Darmin Kritik Cara Kerja Pemda Permudah Investasi

Tangerang - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menganggap sistem kemudahan berusaha yang dibuat oleh Pemprov DKI Jakarta sama seperti sistem online single submission (OSS) yang sudah dioperasikan oleh BKPM.

Sehingga, Darmin menilai sistem perizinan berbasis IT yang dibentuk oleh Pemprov DKI Jakarta berbenturan dengan sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik.

"Kalau dia mau bikin IT sendiri, kan ada daerah, dia bikinnya mending juga lengkap, dia bikinnya OSS. Dia bikin cuma 4 izin, SIUP, TGP, itu itu. Lah kalau itu jangan, udah overlap habis-habisan itu," kata Darmin saat acara Rakornas Investasi di ICE BSD, Banten, Selasa (12/3/2019).

Jika ingin membuat sistem IT, kata Darmin, lebih baik setiap Pemda mendorong percepatan sistem online pada ease of doing busines (EoDB). Hal itu juga sejalan dengan rencana pemerintah mendorong kinerja investasi.

"Kalau mau dibikin, bikin EoDB. Itu lain, lebih detail rinci banyak walaupun kita itu," ujar dia.

"Kita membenahi dua blok besar perizinan, yang satu pake IT namanya OSS, tapi satu lagi belum dituangkan dalam bentuk IT yaitu EoDB," tambah dia.

Baca juga: Jokowi Ingin Investasi Digenjot, Wiranto: RI Teraman ke-9 di Dunia

Menurut Darmin, masih bentroknya sistem perizinan pusat dengan daerah pun akan berdampak pada peringkat kemudahan berusaha yang disurvei Bank Dunia.

"Sekarang Bank Dunia lagi di sini, di Indonesia, mulai 1 Maret, nanti selesai akhir April. Mereka sedang mengecek kita ada perbaikannya enggak di EoDB, bukan OSS," kata Darmin.

"Mohon bapak gubernur, bupati wali kota, kalau mau bikin IT, bikinlah untuk EoDB jangan OSS. Malah tabrakan kerjaannya. Dobel-dobel kerjaannya oleh pusat dan pemda," sambungnya.

Baca juga: Jurus Sri Mulyani Bikin Investor Betah Tanam Modal di RI

(hek/eds)