Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menerangkan, rasio elektrifikasi sudah melesat cukup tinggi dalam 4 tahun terakhir. Tapi, pemerintah menemui tantangan lantaran masih ada masyarakat belum mampu untuk memasang listrik.
"Ini sudah lumayan naik 14% dalam 4 tahun terakhir. Tahun ini kita mencanangkan ESDM, bersama PLN kita coba 99,9%, kita coba. Memang tantangan yang pertama daya beli masyarakat, atau kemampuan masyarakat, saudara-saudara kita, ada sebagian yang belum mampu bayar biaya sambung," ujarnya dalam Diseminasi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2019-2028 di Kantor Pusat PLN Jakarta, Senin (18/3/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menerangkan, PLN sendiri menekan biaya sambung listrik untuk pelanggan 450 VA sampai Rp 500 ribu. Tapi, tidak semua masyarakat mampu memenuhi biaya tersebut.
"Yang nggak mampu biaya sambung, 1,2 juta rumah tangga. Bayar Rp 500 ribu nggak sanggup," ujarnya.
Jonan menuturkan, pemerintah melalui Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) telah mengalokasikan Rp 6 triliun untuk biaya sambung listrik. Lalu, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga sudah menginstruksikan kepada perusahaan pelat merah agar menyisihkan alokasi corporate social responbility (CSR) untuk penyambungan listrik bagi warga tak mampu.
Baca juga: Izin Usaha 48 Penyalur BBM Terancam Dicabut |
Untuk meraih target rasio elektrifikasi, Jonan pun meminta agar pemerintah daerah juga menyisihkan anggaran daerah untuk membantu warga tak mampu.
"Kepala ESDM, tolong diberitahukan Pak Gubernur atau Ibu Gubernur, Bupati, Walikota ada disisihkan dari APBD untuk mendukung biaya sambung listrik," tutupnya. (zlf/zlf)