Debat Cawapres Kurang Greget, Ini yang Luput Dibahas

Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 01 Ma'ruf Amin dan calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno dinilai belum mampu menyentuh isu penting di sejumlah sektor pada debat kemarin. Salah satu yang penting disorot adalah isu ketenagakerjaan.

Hal itu diungkapkan oleh Peneliti dari Center for Strategic and International Studies (CSIS).

Peneliti Senior CSIS Haryo Aswicahyono menjelaskan, jumlah pengangguran memang menurun. Namun terjadi penuaan angkatan kerja, yakni jumlah generasi muda berusia 20-39 tahun dalam angkatan kerja turun dari 52,2% dalam satu dekade terakhir menjadi 47,8% pada Februari 2018. Tingkat pengangguran di dari kalangan anak muda juga dianggap masih relatif tinggi.

"Dengan trend seperti ini ekonomi akan menciptakan cukup tenaga kerja dalam jangka pendek. Pertanyaan kemudian adalah jenis pekerjaan apa yang perlu disediakan untuk masa depan, high value added manufacturing and services?" katanya dalam keterangan tertulis yang diterima detikFinance, Selasa (19/3/2019).

Dia juga menilai perbedaan upah laki-laki dan perempuan masih tinggi, bahkan kesenjangan upah cenderung meningkat. Itu disebabkan karena hambatan kultural.

"Temuan dalam survei antara lain menyebutkan, jika tidak cukup lapangan kerja maka prioritas harus diberikan pada laki-laki. Harusnya ini poin menarik untuk dibahas dalam debat kebudayaan," jelasnya.

Terkait kegiatan training dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja, di samping meningkatkan link and match, juga perlu pengembangan skala training yang memadai dengan target melakukan upskilling dan reskilling pada tenaga kerja yang sudah ada.

"Ada kesan porsi pemerintah dalam skema training ini sangat besar, dan lebih mengarah pada pencari kerja baru. Untuk itu perlu elaborasi, ditiap komponennya dan pembagian tanggungjawab dan skema yang berbeda terhadap 3 kelompok training," paparnya.

Dia menilai saat ini sangat sedikit perusahaan Indonesia yang terlibat memberikan training dibandingkan dibanding negara-negara lain. Besarnya upah minimum dan biaya pesangon membuat perusahaan melakukan outsourcing dan tidak berinvestasi di training untuk pegawai yang permanen.

Pemerintah memang sudah mengumumkan insentif pajak untuk training bagi pekerja, namun hal tersebut dianggap tidak akan cukup untuk meningkatkan investasi perusahaan untuk training.

"Oleh karena itu, inisiatif training tidak bisa dilepaskan dari reformasi ketenagakerjaan," tambahnya.

Sementara di bidang pendidikan, menurut Pengamat Pendidikan Doni Koesoema A, , ada beberapa akar masalah yang seharusnya terungkap dalam debat sehingga masyarakat dapat menilai secara lebih baik kedua paslon. Dalam soal riset misalnya, meskipun kedua paslon membicarakannya, tapi persoalan yang terungkap masih sebatas soal dana dan koordinasi.

Padahal, menurut Doni, salah satu akar masalah kurang berkembangnya riset di Indonesia terkait dengan kurikulum dasar pendidikan yang tidak mendorong orang untuk menghargai kegiatan riset.

"Harusnya, paslon berbicara bagaimana konteks evaluasi dan penilaian secara menyeluruh, dari SD sampai PT (perguruan tinggi). Baru cari solusi terbaik yang utuh dan menyeluruh agar pengembangan minat dan bakat menjadi jelas, tidak seperti yang berlangsung selama ini," kata Doni.

Doni juga menyoroti wacana menghapus Ujian Nasional (UN).Menurut dia, ini adalah gagasan lama, dan tidak terealisasi sampai saat ini karena tidak ada jurus-jurus yang jelas untuk menerapkannya.

"UN memang harus dihapuskan. Tapi alasannya bukan karena biaya tinggi, melainkan karena secara pedagogis tidak kondusif bagi pengembangan pembelajaran otentik," tuturnya.

Di sisi kesehatan, Ketua Departemen Ilmu Ekonomi UI Dr. Teguh Dartanto kedua kandidat hanya fokus pada isu program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), stunting, dan pentingnya upaya preventif dan promotif, bukan saja kuratif. Dari debat juga terungkap program dari kedua paslon tidak mempunyai perbedaan yang mencolok.

Kedua paslon tidak menyebut isu imunisasi, pergeseran penyakit ke penyakit tidak menular seperti diabetes dan jantung, dan perilaku beresiko seperti merokok. Namun jika isu imunisasi tidak diatasi, maka di masa yang akan datang Indonesia tetap dapat menghadapi penyakit menular, bukan saja penyakit tidak menular seperti trend di negara-negara lain.

Atau dalam arti lain menghadapi double burden of disease. Keduanya juga tidak membahas isu peran pemerintah daerah dalam isu kesehatan, padahal berdasarkan UU Kesehatan, Pemda harus mengalokasikan 10% dana APBD untuk program kesehatan, dan pemerintah pusat 5% APBN.

"Selama ini pemerintah konsisten mengalokasikan dana yang rendah untuk program kesehatan, hanya sekitar 1% dari PDB. Tidak mungkin mendapatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal dengan alokasi dana seperti sekarang," kata Teguh.

Mantan menteri di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyoono Mari Elka Pangestu menyebut, banyak yang kurang puas dalam melihat debat paslon kemarin.

"Namun demikian, dari materi debat yang disampaikan cawapres dan diskusi hari ini, terlihat berbagai tantangan yang akan bangsa kita hadapi ke depan. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih komprehensif di masa datang menjadi semakin penting," kata Mari.

Sebagai gambaran, Mari menyebutkan, dalam soal Jaminan Kesehatan, meskipun sudah meng-cover sekitar 215 juta jiwa, masih banyak yang masuk yaitu sekitar 50 juta jiwa yang belum tercatat. Anggaran jaminan kesehatan juga masih terbatas, sekitar 1% dari PDB, padahal menurut UU anggaran kesehatan dari pemerintah mencapai 5% APBN dan 10% APBD.

"Dalam hal ini, persoalan di bidang layanan kesehatan tidak hanya sebatas bagaimana meningkatkan kualitas layanan, tapi juga masih perlu meningkat coverage-nya serta mendorong pendanaan yang lebih besar tetapi juga pembelanjaan yang lebih efektif dan terukur dampaknya. Ini tentu memerlukan berbagai perubahan, termasuk dalam peraturan," katanya.


Simak Juga 'Kupas Head to Head Ma'ruf Vs Sandi di Debat Ketiga Pilpres':

[Gambas:Video 20detik]