Sri Mulyani Salurkan Bansos Rp 23 T dalam Dua Bulan

Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat terjadi peningkatan pada penyaluran bantuan sosial. Realisasi belanja bantuan sosial mencapai Rp 23,60 triliun atau tumbuh 70,1% dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bantuan sosial periode Februari 2019 seperti program keluarga harapan (PKH) secara nominal juga terjadi peningkatan.

"Jika dilihat Bansos tahun ini anggaran Rp 102,1 triliun Rp 102,1 triliun dibandingkan tahun lalu Rp 81 triliun. Ini realisasi yang signifikan," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (19/3/2019).

Dari data APBN KiTa Kementerian Sosial telah merealisasikan Program Keluarga Harapan (PKH). Faktor-faktor yang memengaruhi tingkat penyerapan belanja K/L antara lain kelanjutan kebijakan percepatan pelaksanaan melalui lelang dini dan percepatan penyaluran bantuan sosial seperti PKH, beasiswa untuk mahasiswa miskin berprestasi (bidik misi), dan bantuan iuran dalam rangka jaminan kesehatan nasional bagi rakyat miskin untuk mendukung keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional.

Baca juga: Masih Jauh dari Target, Baru 7,3 Juta Wajib Pajak Lapor SPT

Pemerintah sebelumnya meningkatkan anggaran bantuan sosial (Bansos) di tahun 2019 bukan karena menjelang pemilihan umum (Pemilu). Menurut Sri Mulyani keputusan pemerintah meningkatkan anggaran Bansos seperti pada PKH.

Kemudian Sri Mulyani menjelaskan peningkatan anggaran pada program bansos juga sangat berkaitan dengan program prioritas pemerintah di 2019 yang ingin membangun sumber daya manusia (SDM).

Selain itu, sebagai pondasi pembangunan SDM di 2019 pemerintah telah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari jumlah belanja negara di APBN.

"Untuk itu pondasi SDM dari fiscal policy mengalokasikan sisi belanja 20% atau mencapai Rp 500 triliun sendiri untuk pendidikan," kata wanita yang kerap disapa Ani ini.

Dalam implementasinya, Sri Mulyani bilang anggaran pendidikan yang besar ini akan dijalankan dengan koordinasi yang kokoh oleh lintas kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah. "Jadi ini bukan masalah uang, jadi koordinasi pusat dan daerah," ujar dia.

Baca juga: Setelah Gaji Naik, PNS Dapat THR dan Gaji ke-13

(kil/fdl)