Tak Ada Sanksi di Aturan Ojek Online

Jakarta - Aturan untuk ojek online (ojol) telah dirilis Kementerian Perhubungan (Kemenhub) beberapa waktu lalu. Aturan ini memuat sejumlah ketentuan untuk aplikator seperti Go-Jek Cs dan sopir alias driver.

Untuk aplikator misalnya, dalam peraturan yang tertuang Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 disebutkan soal kewajiban penyediaan shelter atau tempat 'ngetem'. Kemudian, untuk driver juga mesti menggunakan sepatu atau tidak boleh pakai sandal.

Lalu, apa sanksinya jika pihak-pihak yang terlibat pada transportasi online ini melanggar?

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan, aturan ojol yang dirilis ini tidak memuat soal sanksi. Dia mengatakan, aturan ini lebih memuat soal perlindungan dan keselamatan bagi pengemudi dan penumpang.

"Kita tidak ada sanksi, sifatnya regulasi ini hanya mengatur lebih kepada perlindungan keselamatan pengemudi dan penumpang, kalau ada pelanggaran yang ditindak pelangaran lalu lintasnya," katanya kepada detikFinance, Kamis (21/3/2019).

Baca juga: Ada Tol Trans Jawa, Tren Mudik Pakai Pesawat Diprediksi Turun

Dia menambahkan, aturan ini lebih kepada norma saat berkendara.

"Ya ini lebih kepada mengatur norma saja bukan tentang sanksi kecuali pelanggaran lalu lintas," sambungnya.

Berkaitan dengan shelter, pihak Go-Jek menyatakan telah memiliki shelter di tempat-tempat keramaian. Dengan begitu, driver dan konsumen menjadi mudah bertemu.

"Di tempat-tempat keramaian, Gojek telah memiliki shelter dan pick up points untuk memudahkan mitra pengemudi kami bertemu dengan pelanggan," kata VP Corporate Affairs Gojek, Michael Say.

"Kami berharap dengan diundangkannya Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 ini, pelaksanaan aspek keteraturan ini menjadi komitmen bersama dari para pemangku kepentingan dengan difasilitasi oleh pemerintah-dapat bekerja sama dan mendukung pelaksanaan aspek keteraturan tersebut," imbuhnya.

Baca juga: Kian Mengerucut, Ini Kabar Terbaru Pembahasan Tarif Ojol

(fdl/fdl)