.webp)
"Jokowi adalah pengusaha yang paham apa itu ekonomi kerakyatan, sedangkan KH. Ma'ruf adalah tokoh ekonomi syariah. Kolaborasi pasangan ini mengerucut pada penguatan kebijakan ekonomi yang berbasis kerakyatan," kata Soetrisno, dalam keterangan tertulis, Minggu (24/3/2019)
Hal itu disampaikannya saat berpidato pada Dialog Ekonomi Kerakyatan dan Launching Koperasi Galang Visi Nusantara di Auditorium FMIPA IPB, Bogor. Kegiatan ini dihadiri sekitar 500 orang dari berbagai kalangan usahawan mikro dan kecil.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Soetrisno menerangkan, Kabinet Kerja yang dipimpin Presiden Jokowi merumuskan ekonomi kerakyatan melalui suatu program pembangunan yang terintegrasi dari kementerian/badan dengan kebijakan pembangunan pemerintah daerah. Dengan begitu, integrasi ini dapat menaikkan keunggulan dari suatu produk barang (goods) dari sejumlah lapangan usaha sehingga mampu bersaing dalam pasar domestik maupun internasional.
"Integrasi ini menciptakan industrialisasi sehingga memberikan nilai tambah bagi UMK dan meningkatkan daya serap lapangan kerja," kata Soetrisno.
Pria berlatar belakang pengusaha asal Pekalongan ini menambahkan, Presiden Jokowi sudah mengingatkan pentingnya industrialisasi dalam memajukan UMK. Sebab hal ini akan menurunkan ketergantungan Indonesia pada produk barang dan jasa impor.
Lebih jelasnya, kata Soetrisno, pemerintah makin memberdayakan UMK, tetapi tetap mendorong perkembangan usaha menengah dan besar (UMB). Keduanya sudah memiliki bidangnya masing-masing sehingga dapat menciptakan sinergi antar badan usaha.
Pemberdayaan UMK melalui sejumlah program yang sudah digulirkan seperti penurunan bunga kredit dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi 7% dari sebelumnya 12%, penerbitan sertifikat tanah, pemberian modal untuk mendirikan dan mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan pemberdayaan koperasi.
Penurunan suku bunga KUR memperkuat permodalan di kalangan UMK. Sudah bukan rahasia lagi bila kelompok usaha ini sulit mengakses perbankan untuk memperoleh modal usaha. Kalaupun mendapatkannya akan dikenakan suku bunga yang sangat tinggi.
Akan tetapi, KUR hanya menetapkan suku bunga 7% per tahun dengan persyaratan pun disesuaikan kondisi UMK sehingga dapat diakses UMK. Penurunan suku bunga ini meningkatkan jumlah nasabah mencapai 13,3 juta nasabah dengan Non Performing Loan (NPL) dapat dikendalikan pada kisaran 1,2%.
Yang terpenting, kata Soetrisno, salah satu kendala lain bagi UMK untuk mengakses kredit atau pembiayaan pada bank komersial terletak pada jaminan, salah satunya sertifikat tanah. Bank selalu meminta jaminan dalam bentuk sertifikat tanah, namun kurang dapat dipenuhi karena terkendala jaminan, khususnya sertifikat tanah.
"Kendala suku bunga dan jaminan bank sudah ditangani Presiden Jokowi dan ini menjadi momentum kita untuk meningkatkan kinerja UMK agar makin berdaya di masa depan," kata Soetrisno.
Kebijakan Jokowi mengatasi kendala di kalangan UMK selama periode 2014-2019 sudah ditangani dengan baik. Karena itu, dirinya tanpa ragu mengajak UMK di Bogor untuk memilih Jokowi sebagai presiden untuk satu periode lagi.
"Tidak mungkin Jokowi berkuasa sampai 30 tahun. Tetapi mungkin terpilih untuk satu periode lagi," katanya.
Tujuan ajakan memilih Jokowi-Ma'ruf adalah untuk menjamin pembangunan berkelanjutan. Sebab masih banyak rencana dan proyek yang sudah berjalan untuk direalisasikan selama satu periode berikutnya.
Soetrisno mengatakan, dirinya turun gunung untuk memenangkan Jokowi-Ma'ruf di Jawa Barat. Kali ini giliran Bogor. Sebelumnya, Soetrisno sudah menyambangi kota Ciamis dan Cirebon untuk mendulang elektabilitas suara Jokowi-Ma'ruf.
Kabupaten Bogor dan Bandung merupakan basis suara terbesar di Indonesia. Kedua kota ini menyimpan 20% Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari total DPT di Indonesia. (ega/zlf)
