Pemerintah bakal Gandeng Swasta Biayai Kebijakan Satu Peta

Jakarta - Pemerintah akan menggandeng pihak swasta untuk mendorong kebijakan one map policy atau kebijakan satu peta. Hal itu dilakukan karena saat ini anggaran yang dibutuhkan terbilang besar.

Menurut Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Hasanuddin Zainal Abidin untuk tahun ini anggaran yang dimilikinya hanya berkisar Rp 700 miliar. Angka itu tergolong kecil dibanding angka yang dibutuhkan.

Maka dari itu saat ini pemerintah mencari solusi pendanaan pembuatan peta yang memakan biaya mencapai Rp 9 triliun.

"Kita mau cari pendanaan, nggak dari pendanaan pemerintah. Misalnya perusahaan sawit, kan mereka punya banyak uang dan perlu peta, mungkin peta 1:1.000 atau 5.000, nah inginnya pendanaan mereka standar BIG," ungkap dia di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (26/3/2019).

Baca juga: Ada Kebijakan Satu Peta, Jokowi: Pembangunan Bisa Lebih Akurat

"Untuk membereskan peta dasar 1:5.000 di luar hutan itu hitungan kita kira-kira saja Rp 9 triliun, seluruh Indonesia," sambung dia.

Lebih lanjut, ia enggan menjelaskan lebih detail terkait rencana tersebut. Sebab saat ini rencana tersebut baru dalam tahap penyusunan.

Hasanuddin juga mencontohkan peta yang bisa digarap bersama pihak swasta seperti di daerah Papua. Menurut dia, PT Freeport seharusnya bisa turut serta membantu pendanaan dengan begitu bermanfaat khalayak banyak.

"Saya bilang ke Pak Darmin ini sedang disusun lah aturan kemitraan pemerintah dan non-pemerintah. Contohnya, di Papua, Freeeport, ini harusnya bisa lah dana sebagian kecil untuk memetakan 1:5.000 kan nggak perlu APBN. Dan peta kan kalau udah jadi ditaruh di website free, bisa dipakai orang lain ," tutup dia.

Baca juga: Jokowi Rilis Kebijakan Satu Peta dan Buku Infrastruktur Nasional

Sebagai informasi, kebijakan satu peta dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengatasi masalah kebijakan yang berbeda-beda di setiap kementerian atau lembaga (K/L). (dna/dna)