Rizal Ramli Cerita Pernah Selamatkan Garuda dari Kebangkrutan

Rizal Ramli Cerita Pernah Selamatkan Garuda dari Kebangkrutan

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Kamis, 28 Mar 2019 17:52 WIB
Foto: Usman Hadi/detikcom
Jakarta - Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengaku mengambil dua langkah saat awal masuk kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni meminta agar pembelian pesawat PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk secara jor-joran dikaji ulang dan mengkaji program 35 ribu megawatt (MW).

Rizal pun kemudian bercerita pernah menyelamatkan Garuda dari kebangkrutan di tahun 2000. Saat itu, Garuda terlilit utang US$ 1,8 miliar. Jika tidak dibayar, konsorsium bank Eropa yang memberi pinjaman akan menarik pesawat-pesawat Garuda.

Pemerintah, lanjut dia, kemudian mengancam konsorsium bank ke pengadilan. Lantaran, pesawat yang dibeli Garuda kala itu hasil penggelembungan atau mark up.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami katakan kami akan tuntut di pengadilan Frankfurt karena saudara konsorsium bank itu membiayai mark up pembelian pesawat keluarga presiden. Harusnya 100 naikin 50. Saudara kasih kredit," ujarnya dalam diskusi Politik Pembangunan Infrastruktur di Jakarta, Kamis (28/3/2019).

Setelah ancaman tersebut, konsorsium bank meminta damai. Dia bilang, kondisi Garuda sebenarnya tidak masalah jika pembelian pesawatnya tidak di mark up.


Saat akan masuk ke kabinet, dia meminta Jokowi untuk membatalkan pesanan pesawat karena dianggap membahayakan.

"Menjelang saya masuk, saya ketemu Pak Jokowi 'Mas, Garuda sudah bahaya lagi, harus di-cancel pembelian pesawat," ujarnya.

Selanjutnya, dia juga meminta agar program kelistrikan 35 ribu MW selama 5 tahun dikaji ulang. Lantaran, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saja dalam 10 tahun hanya bisa membangun 7 ribu MW.

Menurut Rizal, kalaupun terbangun semua maka akan terjadi kelebihan kapasitas. Kemudian, PLN bakal rugi karena listrik yang dihasilkan tidak terserap.

"Hitungan saya PLN mesti bayar, kontraktor ini karena PPA mewajibkan kalau generator dibangun dipakai atau kagak 72% harus dibayar. Kebayang nggak excess kapasitas itungan saya minimum PLN harus subsidi US$ 10,5 bilion. Itu sih ngajak PLN bangkrut," ujarnya.

"Makanya hari pertama, waktu kami dilantik, dua hal yang kami katakan, saya minta pembelian pesawat Garuda di-reschedule," tambahnya.

(fdl/fdl)

Hide Ads