RI Mau Ganti Ibu Kota, Bappenas: Bukan Ciptakan Jakarta Kedua

Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan pemindahan ibu kota negara baru hanya berlaku pada pusat pemerintahannya saja.

Dia bilang, DKI Djakarta akan tetap menjadi pusat bisnis dan masuk ke dalam daftar pengembangan 10 kota metropolitan di tanah air.

"Karenanya saya ingin klarifikasi bicara ibu kota baru bukan ciptakan Jakarta kedua sebagai pengganti Jakarta," kata Bambang di Kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (30/4/2019).

Bambang menyebutkan, ibu kota negara yang baru nantinya hanya memindahkan pusat pemerintahan yang ada di DKI Jakarta, sekaligus sektor pendukungnya seperti legislatif, yudikatif, kepolisian, TNI, dan beberapa pengusaha.

"Kita harap ini hanya jadi pusat pemerintah dan bisnis yang didukung pusat pemerintah," ujar dia.

Baca juga: Ini Lokasi yang Bakal Jadi Ibu Kota Baru RI

Adapun, tujuan dari pemindahan ibu kota negara yang baru pun untuk menciptakan pemerataan ekonomi. Selama ini, Pulau Jawa masih menjadi kontributor terbesar terhadap perekonomian nasional.

Kriteria calon ibu kota negara yang baru harus berasa si wilayah yang sejarah bencananya rendah. Sesuai peta kebencanaan, wilayah tersebut berada di seluruh Sumatera bagian timur, seluruh pulau Kalimantan, dan seluruh Sulawesi bagian selatan.

Adapun, estimasi biaya pemindahan ibu kota negara pun masuk ke dalam dua skenario. Pertama, sebesar Rp 466 triliun dan kedua Rp 323 triliun.

Rencana itu pun baru sampai tahap keputusan ibu kota negara baru harus berada di luar Pulau Jawa. Namun, mengenai kotanya di mana belum diputuskan.

Baca juga: RI Bidik Kemiskinan 2020 di Bawah 9%, Bappenas: Masuk Babak Baru

(hek/eds)