.webp)
"Isu (anggaran pindah ibu kota) tersebut kita akan lihat dulu karena perencanannya secara matang kan belum, sementara untuk UU APBN 2020 kan sekarang ini sedang direncanakan," kata Sri Mulyani saat ditemui di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (30/4/2019).
Dia mengatakan pembahasan anggaran akan dilakukan saat perencanaan untuk memindahkan ibukota sudah matang terbentuk. Sehingga, jelas berapa anggaran yang akan dibutuhkan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi untuk saat ini kita akan menunggu sampe perencanaan itu matang, dan kalo perencanaan itu matang berarti estimasi dari anggarannya akan jauh lebih akurat. Baru kita pikirkan bagaimana teknis untuk pembiayaannya," kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani mengatakan hingga kini pemerintah masih menunggu kajian yang dilakukan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencana Nasional (Bappenas) dan Kementerian Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Menurutnya, mereka akan juga melihat pengalaman dari negara lain yang ibu kotanya pernah berpindah.
"Jadi nanti kita liat Bappenas, PUPR sudah melihat dari pengalaman negara-negara lain di dunia, ada modus-modus atau cara-cara di dalam pembiayaan yang berbeda-beda," kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani menegaskan agar untuk saat ini jangan langsung asal menyimpulkan besaran anggaran yang dibutuhkan. Dia ingin menunggu sampai perencanaannya benar-benar selesai.
"Jangan kita membuat berbagai macam analisa sementara perencanaannya masih belum dilakukan secara detil dan matang. Jadi untuk saat ini kita masih akan menunggu untuk sampai perencanaannya terjadi," kata Sri Mulyani.
Dia pun menambahkan, bahwa rancangan APBN 2020 sendiri sedang disiapkan. Dia menegaskan akan mulai berdiskusi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mulai Mei nanti.
"Sementara untuk proyek APBN 2020 memang secara siklus harus sudah kita siapkan, dan tentu bulan Mei nanti kita sudah mulai akan membahas awal dengan dewan," kata Sri Mulyani. (zlf/zlf)
