Menteri ATR Cek Konsesi Perusahaan Nakal yang Disinggung Jokowi

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil untuk mencabut konsesi perusahaan swasta dan BUMN yang tidak memberikan haknya kepada masyarakat.

Sofyan Djalil mengaku akan menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku.

"Tentang penyelesaian konflik akan kita selesaikan. Prosesnya disesuaikan dengan kepastian hukum yang berlaku," tutur Sofyan dalam Konferensi Pers Kementerian ATR/BPN, Jumat (3/2/2019).

Menurut Sofyan, masalah ini harus diurus dengan kepastian hukum. Apabila perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terbukti 'menyerobot' hak masyarakat, maka pihaknya akan langsung terjun ke dalam masalah ini.

Baca juga: Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Masalah Pertanahan

"Kalau kemudian masyarakat benar, perusahaan tidak benar, kita akan ambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Misalnya ada perusahaan menyerobot tanah masyarakat, maka itu yang akan kita selesaikan. Itu yang Pak Presiden maksud," tegas Sofyan.

Lalu, terkait masalah sengketa antara masyarakat adat Senama Nenek di Kabupaten Kampar, Riau dengan perusahaan swasta telah diselesaikan.

"Konflik masyarakat di wilayah Senama Nenek di Kabupaten Kampar dengan PTP (PT Perkebunan) selesai," ungkap Sofyan.

Penyelesaiannya, kata Sofyan dengan melepaskan tanah ulayat seluas 2.800 hektare yang masuk wilayah konsesi PTP kepada masyarakat. Mulai hari ini, tanah tersebut akan menjadi hak milik masyarakat adat Senama Nenek.

Baca juga: Perusahaan Persulit Sengketa Lahan, Jokowi: Cabut Konsesinya!

(fdl/fdl)