Taktik Jokowi Belum Ampuh Atasi Tekor Neraca Dagang

Jakarta - Beragam jurus dan taktik pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak juga ampuh untuk membuat surplus neraca perdagangan Indonesia. Per April 2019, neraca perdagangan nasional tekor alias defisit sebesar US$ 2,50 miliar atau terparah sepanjang sejarah.

"Kebijakan pemerintah untuk barang konsumsi memang sudah diperkirakan tidak cukup efektif," kata Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah Redjalam saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Jumat (17/5/2019).

Adapun, beragam jurus pemerintah yang dimaksud adalah program mandatori biodiesel 20% (B20), pengaturan impor barang konsumsi melalui penyesuaian atas Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 atau pajak impor. Lalu ada sebanyak 1.147 barang impor yang pajaknya dinaikkan. Langkah ini khusus menekan impor.

Menurut Piter, program B20 mampu menekan impor minyak mentah, namun tidak mampu meningkatkan produksi minyak dalam negeri. Saat ini, produksi minyak sekitar 700-an ribu barel per hari, sedangkan kebutuhannya di atas 1 juta barel per hari.

Baca juga: Neraca Migas Kuartal I-2019 Tekor US$ 2,7 Miliar

"Kewajiban B20 saja tidak cukup," tegas dia.

Sedangkan untuk mendorong ekspor, pemerintah telah memberikan banyak fasilitas fiskal seperti insentif bagi ekspor substitusi impor.

Piter mengimbau agar neraca dagang Indonesia mengalami perbaikan atau surplus dengan cara memacu investasi sektor eksplorasi dan juga membangun serta mendorong industri manufaktur tanah air.

"Memang perlu waktu, harus dimulai sekarang. Yang jelas tidak bisa lagi bergantung pada ekspor komoditi tambang dan perkebunan yang rentan terhadap global shock," ungkap dia.

Baca juga: Impor Migas Masih Jadi Biang Kerok Neraca Dagang Tekor

(hek/fdl)