.webp)
"Jadi KCN yang sekarang ini baru beroperasi 800 meter dari total 5.350 meter, tahun lalu saja sudah memberi kontribusi pembayaran kepada negara sekitar Rp 28 miliar," ujar Direktur Utama PT Karya Citra Nusantara (KCN), Widodo Setiadi saat ditemui di Kantor KCN, Jakarta Barat, Jumat (17/5/2019).
Ia juga mengungkapkan Pelabuhan Marunda merupakan proyek non-APBD dan non-APBN sehingga tidak boleh ada uang negara sepeser pun yang mengalir untuk proyek ini. Selain itu, KCN juga memiliki kewajiban fee konsesi yang harus dibayarkan setiap bulan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita ada fee konsesi dimana nanti akhir periode konsesi barang dalam hal ini pelabuhan ini menjadi milik negara. Fee konsesi untuk KCN ini adalah 5% dari pendapatan bruto yang harus dibayar setiap bulan. Mungkin saat ini masih salah satu yang terbesar dari pelabuhan-pelabuhan yang sudah melakukan konsesi," ujarnya.
Di samping itu, KCN juga memiliki kewajiban lainnya seperti membayar PBB ke Pemda DKI Jakarta, perpajakan, dan biaya-biaya lain yang berkaitan dengan negara. Salah satunya adalah membagi dividen dengan salah satu pemegang saham, yakni PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN).
"Kita juga masih ada kewajiban, misalnya bayar PBB ke Pemda DKI Jakarta, lalu perpajakan, dan biaya-biaya lain yang berkaitan dengan negara. Salah satunya tentu pemegang saham kita di sini ada KBN, itu juga kan negara jadi kita harus membagi dividen," kata Widodo.
"Dari konsesi mungkin sudah di atas hampir Rp 7 miliar, untuk bayar PBB saja sudah sekitar Rp 6,5 miliar, ditambah pajak lainnya," sambungnya.
Sementara jika Pelabuhan Marunda sudah rampung seluruhnya, Widodo menyatakan bisa memberi kontribusi sebesar Rp 200 miliar dari total luas 5.350 meter ditambah supporting area seluas 1.100 hektare.
"Kami juga ditanya oleh Pokja, andai kata pelabuhan ini selesai dari 5.350 meter, plus supporting area 1.100 hektare, berapa kontribusi per tahun ke negara? Di situ kita sampaikan sekitar Rp 200 miliar per tahun. Tapi dengan catatan, itu bukan hanya ke Kemenhub, tapi dalam arti ke semua perpajakan, pemda, dan semuanya yang menjadi stakeholder di pelabuhan ini," tutup Widodo. (ega/hns)
