Jokowi Sebut Ada Lahan Garam Nganggur Ribuan Hektar

Jokowi Sebut Ada Lahan Garam Nganggur Ribuan Hektar

Hendra Kusuma - detikFinance
Senin, 20 Mei 2019 16:13 WIB
Foto: Instagram @jokowi
Belu - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan ada ribuan hektar lahan produksi garam di Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak digarap dengan serius alias 'nganggur'.

Hal itu diungkapkan saat meresmikan Bendungan Rotiklot di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Senin (20/5/2019).

"Nanti di bulan, mungkin bulan bulan Juli atau Agustus di sini ada sebuah hamparan untuk pembuatan garam yang sangat luas sekali, tapi sudah berpuluh-puluh tahun nggak pernah digarap secara serius, disampaikan Pak Gubernur saat saya ke sini terakhir," kata Jokowi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mendengar ribuan hektar tidak termanfaatkan secara optimal. Jokowi pun langsung menginstruksikan Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil untuk segera membuatkam sertifikat kepada masyarakat agar lahan tersebut bisa dimanfaatkan.

"Saya telepon langsung saat itu menteri BPN, untuk segera dibuatkan sertifikat, serahkan pada rakyat, rakyat akan kita bimbing untuk bekerja itu," ujar dia.



Pemberian sertifikat kepada masyarakat untuk lahan garam juga dikarenakan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT. Sebab, Jokowi mendapat kabar bahwa petani garam bisa mendapatkan penghasilan Rp 15 juta per bulan.

"Kalau digarap secara serius berapa orang yang akan naik kesejahteraannya. Di Kupang ini ada lahan yang luasnya beribu hektare tapi tidak segera diselesaikan," jelas dia.

"Ini saya perintahkan kepada menteri udah itu dulu konsesinya, hak diberikan kepada swasta, swasta nggak kerjain, cabut, berikan kepada rakyat," sambungnya.

Dengan memberikan sertifikat lahan garam kepada masyarakat, Jokowi berharap lahan yang tadinya 'menganggur' berubah menjadi produktif dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Nanti akan saya serahkan sertifikatnya pada masyarakat, pada rakyat, biar lahan lahan itu produktif. Kalau kita nggak tegas seperti itu, sampai kapan pun nggak akan itu rampungkan masalah yang jelas ada di depan mata kita," ungkap dia.

(hek/eds)

Hide Ads