Darmin Panggil Menteri ATR dan Menkumham Bahas BP Batam

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution pagi ini memanggil Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly ke kantornya, di Jakarta.

Pantauan detikFinance, Jumat (24/5/2019), Sofyan tiba di kantor Darmin pukul 09.15 WIB. Sementara Yasonna tiba sekitar pukul 09.00 WIB.

Berdasarkan informasi terakhir, ada dua isu besar terkait Batam, yakni mengenai kelanjutan pengembangan sektor investasi di Batam. Kedua, terkait kelanjutan pergantian kepengurusan Badan Pengusahaan (BP) Batam yang akan langsung ditangani oleh Wali Kota.

Rapat ini diagendakan pukul 09.00 WIB, namun sedikit terlambat karena menunggu kehadiran Darmin. Darmin tiba di kantornya sekitar pukul 09.35 WIB.

Baca juga: 7 Pulau di Kawasan Batam Masih Seret Investasi

Sebelumnya, Kepala BP Batam Edy Putra Irawady mengatakan, tujuh dari delapan pulau di kawasan Batam masih sepi investasi. Padahal, kata Edy, potensi investasi di tujuh pulau tersebut ditaksir mampu menyerap investasi hingga miliaran dolar.

"Pengembangan investasi sebenarnya selama ini terpusat di Batam," kata Edy di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (2/5)2/2019).

Edy menyebut, di kawasan Batam tersebar delapan pulau termasuk Batam sendiri. Adapun, tujuh pulau sisanya adalah Pulau Kelapajernih, Pulau Bulan, Pulau Sugi, Pulau Citlim, Pulau Rempang, Pulau Galang, Pulau Galangbaru.

"Sekarang ini ada 8 pulau tapi hanya di Batam yang sangat maju, padahal 7 pulau lagi masih ada," ujar dia.

Edy mengaku, investasi yang bakal masuk ke tujuh pulau di Batam ini karena soal statusnya. Menurut dia, banyak investor yang ingin menanamkan dananya asalkan status Batam sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK).

Saat ini, status Batam sendiri masih sebagai zona perdagangan bebas alias free trade zone (FTE). "Fasilitasnya custom bukan spesialisasi ekonomi, padahal yang dibutuhkan lokasi yang diberikan fasilitas KEK kan begitu," ujar Edy.

Baca juga: Ke Mana Saja Larinya Dana Haji?

(eds/eds)