Rasio Utang Pemerintah RI Lebih Kecil dari Malaysia

Jakarta - Kementerian Keuangan memastikan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) lebih aman dibandingkan dengan negara berkembang lainnya seperti Malaysia. Hal ini juga menjawab kekhawatiran mengenai langkah pemerintah yang tetap utang demi menambal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Utang pemerintah sebagai komponen utama Pembiayaan APBN, saat ini posisinya masih tergolong aman dengan fundamental ekonomi yang cukup kuat," kata Direktur Surat Utang Negara Loto Srinaita Ginting saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Rabu (19/6/2019).

Baca juga: Sri Mulyani bakal Tetap Berutang, Ini Alasannya

Berdasarkan data APBN KiTa, Posisi utang pemerintah per April 2019 mengalami penurunan jika dibandingkan posisi Maret 2019, yaitu dari sebesar Rp 4.567,3 triliun menjadi Rp 4.528,5 triliun.

Per akhir April 2019 rasio utang pemerintah tercatat 29,65% terhadap PDB, atau turun dari bulan sebelumnya yang sebesar 30,12% terhadap PDB. Menurut Loto, rasio tersebut masih jauh dari ketentuan yang berlaku sebesar 60% terhadap PDB.

"Masih jauh di bawah ketentuan UU Keuangan Negara sebesar 60% per PDB. Dengan kata lain, kapasitas ekonomi Indonesia secara agregat mampu menutup lebih dari tiga kali jumlah outstanding utang pemerintah," ujar dia.

Baca juga: Misi Pemerintah di Balik Berutang Tutup Defisit

Jika dibandingkan dengan negara berkembang lainnya, Indonesia masih jauh sangat rendah. Tercatat rasio utang terhadap PDB Brasil sebesar 83,97%, India sebesar 69,55%, Vietnam sebesar 57,40%, Malaysia sebesar 56,18%, Thailand sebesar 41,88%, dan Filipina sebesar 39,92%.

Sementara itu, lanjut Loto beberapa negara yang kaya akan sumber daya minyak pun rasio utangnya masih di atas 10%, seperti Arab Saudi sebesar 17,21% dan Rusia sebesar 13,53%.


Dituding Jadi Menteri Pencetak Utang, Sri Mulyani: Itu Ngeledek (hek/ara)