Belanja Barang Tumbuh 16%, Karena Tiket Pesawat Mahal?

Jakarta - Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja barang hingga akhir Mei 2019 tumbuh 16,89% menjadi Rp 99,23 triliun dari target APBN sebesar Rp 344,64 triliun.

Apakah kenaikan tersebut disebabkan mahalnya harga tiket pesawat?

Harga tiket pesawat belakangan ini ramai diperbincangkan karena memberikan dampak yang cukup terasa bagi perekonomian nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) bahkan mengumumkan beberapa bulan belakangan ini jumlah penumpang pesawat domestik menurun begitu juga dengan tingkat penghunian kamar (TPK) hotel klasifikasi bintang.

Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, kenaikan realisasi belanja barang yang mencapai 16,89% salah satunya karena pemilu.

"Yang agak sedikit mengalami peningkatan adalah belanja perjalanan capai Rp 15,1 triliun dibandingkan tahun lalu Rp 12,4 triliun," kata Askolani di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (21/6/2018).

Askolani mengatakan, peningkatan perjalanan dinas terjadi di tiga instansi yang berkaitan dengan pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta TNI dan Polri.

"Perjalanan dinas sampai Mei ini naik 22%," jelas dia.

Baca juga: Utang Pemerintah Tembus Rp 4.571 T, Sri Mulyani: Masih Aman

Lebih lanjut Askolani menjelaskan, komponen utama belanja barang per Mei 2019 adalah pos kelembagaan yang mencapai Rp 50,5 triliun. Hal itu berkaitan dengan aktivitas publik dan pemerintahan.

Anggaran belanja negara pada tahun 2019 sebesar Rp 2.461,1 triliun dengan realisasi per akhir Mei sebesar Rp 855,9 triliun atau sudah 34,78%.

Belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat yang anggarannya Rp 1.634,3 triliun. Anggaran itu pun terbagi lagi untuk belanja kementerian/lembaga (k/l) sebesar Rp 855,4 triliun dan belanja non (k/l) sebesar Rp 778,8 triliun.

Belanja barang sendiri masuk ke dalam pos belanja (k/l). Di mana alokasinya sebesar Rp 344,64 triliun. Sedangkan sisanya untuk belanja pegawai Rp 224,41 triliun, belanja modal Rp 189,34 triliun, dan bantuan sosial Rp 97,06 triliun.

Baca juga: Bisakah Jokowi Bawa RI Keluar dari Jebakan Pendapatan Kelas Menengah?

(hek/eds)