Pemerintah Masih Nunggak Rp 22 T Dana Bebaskan Lahan Tol

Jakarta - Pemerintah masih memiliki tunggakan utang sebesar Rp 22,46 triliun kepada badan usaha jalan tol (BUJT) yang terlibat dalam pembangunan jalan tol proyek strategis nasional (PSN).

Direktur Utama Lembaga Manajeman Aset Negara (LMAN) Rahayu Puspasari mengatakan angka tersebut total dana talangan pembebasan yang dimulai sejak 2016.

"Artinya, masih ada gap antara dana talangan dan apa yang ditagihkan, masih ada nilai yang belum sampai ke LMAN," kata Puspa di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (11/7/2019).

Jika dilihat dari data pendanaan lahan, total dana pengembalian pembebasan lahan kepada BUJT sebesar Rp 59,39 triliun. Di mana, pada tahun 2016 sebesar Rp 16 triliun, 2017 sebesar Rp 25,26 triliun, dan 2018 sebesar Rp 18,13 triliun.

Baca juga: Utang Rp 28 T Pembebasan Lahan Proyek Tol Strategis Dilunasi

Dana yang diajukan oleh BUJT akan diverifikasi terlebih dahulu oleh BPKP. Setelah itu pihak LMAN baru akan membayarkan kepada para BUJT.

Dari total dana talangan lahan tersebut, terdapat selisih sekitar Rp 22,46 triliun yang belum dibayarkan oleh LMAN kepada BUJT. Pasalnya, dari toal Rp 59,39 triliun baru membayarkan Rp 34,73 triliun atau hanya 58,48%.

Meski demikian, Puspa mengungkapkan hingga saat ini yang harus dikembalikan atau dibayarkan oleh LMAN setelah verifikasi BPKP total tagihannya Rp 37,40 triliun.

Itu artinya, hanya terdapat tunggakan sebesar Rp 2,63 triliun dari total tagihan yang masuk. Pihak LMAN sendiri sudah mengembalikan dana pembebasan lahan sebesar Rp 34,73 triliun.

"Pengembalian atas lahan jalan tol Rp 34,73 triliun atau 92,9% dari total tagihan Rp 37,4 triliun," ungkap dia.

Baca juga: Beton Tol BORR Ambruk, Ini Daftar Sanksi yang Menanti

(hek/eds)