Pengusaha Keluhkan Izin Usaha Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jakarta - Pengusaha mengeluhkan tidak sinkronnya kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam perizinan usaha. Menurut Ketua Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani, pengusaha masih banyak yang mengeluhkan permintaan pemerintah daerah yang berbeda dengan pemerintah pusat.

"Paling sering adalah perbedaan kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, itu yang sering dikeluhkan perusahaan. Di pusat kita diminta A-B-C-D, pas masuk daerah beda lagi bisa E sampai Z," keluh Rosan dalam Diskusi Indef, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (16/7/2019).

Salah satu contoh kebijakan yang dikeluhkan pengusaha menurut Rosan adalah kebijakan yang populis. Dia menyebut ada kebijakan menyerap tenaga kerja di daerah sebesar 40%, padahal tenaga kerjanya tidak siap.

"Belum lagi ada kebijakan populis. Misalnya mesti pakai 40% tenaga kerja di daerah itu, masalahnya ada nggak tenaga kerja yang kita butuh, siap nggak tenaga kerjanya," kata Rosan.

Baca juga: Tingkatkan Kualitas SDM, Pengusaha: Nggak Bisa Secepat Ceplok Telur

Rosan juga menilai, Indonesia belum bisa menikmati 'kue' perang dagang seperti di Vietnam, Malaysia, dan Thailand.

"Beberapa pemberitaan menunjukkan kita tidak menikmati kue perang dagang ini seperti Vietnam, Malaysia, Thailand, dan lain-lain," ungkap Rosan.

Salah satunya menurut Rosan adalah kurangnya kepastian dan pengurusan izin usaha di Indonesia.

"Kenapa Vietnam investasinya lebih cepat? Kepastian dan izin di Vietnam lebih jelas baik dari hukum dan tanah, EODB (ease of doing bussines) kita isunya adalah enforcing dan issuing contract, itu isu yang paling berat," ungkap Rosan.

Baca juga: Sri Mulyani Sentil Birokrasi Belum Mampu Genjot Investasi

Rosan menilai program online single submission (OSS) harus disempurnakan. Dengan selarasnya kebijakan, maka izin dan kepastian usaha pun bisa lebih cepat.

"Pemerintah sudah mencoba lewat OSS yang tidak hanya menyelaraskan kebijakan antar lembaga, tapi juga semua kementerian. Ini harus full diterapkan disempurnakan, kalau tidak kita akan makin ketinggalan," kata Rosan.

"Perekonomian kita sudah ada di jalur yang benar, tapi kecepatannya saja yang perlu ditambahkan," tegasnya.





(ara/ara)