Banggar DPR Panggil Sri Mulyani dan Gubernur BI Bahas APBN 2019

Banggar DPR Panggil Sri Mulyani dan Gubernur BI Bahas APBN 2019

Danang Sugianto - detikFinance
Senin, 22 Jul 2019 11:48 WIB
Foto: Danang Sugianto
Jakarta - Badan Anggaran DPR RI kembali mengundang Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI) untuk melakukan rapat kerja (raker). Rapat kali ini untuk membahas APBN 2019.

Rapat ini dihadiri langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. Mereka juga didampingi oleh para pejabat Kemenkeu dan BI.

"Dalam rapat hari ini yang hadir adalah 29 anggota. Terdiri dari 7 fraksi. Oleh karena itu rapat dinyatakan sah dan dapat mengambil keputusan," kata Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Kahar Muzakir di Ruang Rapat Banggar gedung DPR RI, Jakarta, Senin (22/7/2019).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kahar melanjutkan rapat kali ini membahas laporan dari pemerintah tentang realisasi APBN 2019 di semester pertama tahun ini. Selain itu juga akan membahas prognosa pelaksanaan APBN 2019 di semester kedua.

Setelah dibuka, rapat kerja ini dilanjutkan dengan pembacaan laporan realisasi APBN 2019 di semester I dan prognosa di semester II oleh Panja APBN.


Sekadar informasi, dalam UU APBN 2019 pertumbuhan ekonomi tahun ini ditargetkan sebesar 5,3%, begitu juga dengan inflasi yang sebesar 3,5%, tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tiga bulan sebesar 5,3%, harga minyak mentah Indonesia sebesar US$ 70 per barel, dan lifting gas 1,25 juta barel setara minyak per hari.

Sementara nilai tukar rupiah mengalami perubahan menjadi Rp 15.000 per dolar Amerika Serikat (AS), dari sebelumnya dalam Nota Keuangan RAPBN 2019 sebesar Rp 14.400 per dolar AS.

Lifting minyak juga mengalami perubahan menjadi 775.000 barel per hari dari sebelumnya 750.000 barel per hari. Dengan kurs Rp 15.000 per dolar AS, pendapatan negara sebesar Rp 2.165,1 triliun, meningkat dari sebelumnya dalam Nota Keuangan RAPBN 2019 sebesar Rp 2.142,5 triliun.

Secara rinci, penerimaan perpajakan ditargetkan sebesar Rp 1.786,4 triliun, lebih tinggi dari sebelumnya Rp 1.781 triliun dengan tax ratio sebesar 12,2 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sedangkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ditargetkan Rp 378,3 triliun dari sebelumnya Rp 361,1 triliun.




(das/fdl)

Hide Ads