.webp)
Menanggapi itu Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno menjelaskan PT Pos Indonesia harus mengubah dan meningkatkan model bisnisnya.
"Bisnis modelnya kan selama ini surat, dia harus mengubah jadi paket. Ya harus diubah secara keseluruhan," kata Fajar, di Hotel Pullman, Rabu (24/7/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Fajar juga mengatakan, untuk pembenahan ini bisa ditempuh cara dengan transformasi besar-besaran dan penambahan modal. "Bisa modal negara atau pinjaman," jelas dia.
Baca juga: Jawab Isu Bangkrut, PT Pos Buka Suara |
Sebelumnya Direktur Keuangan PT Pos Indonesia Eddi Santosa, pihaknya tidak bangkrut. Anggapan bangkrut menurutnya sebuah pernyataan retorik tanpa data.
"Tidak benar sama sekali. Bagaimana bisa dibilang bangkrut? Jelas ini pendiskreditan tanpa data," kata Eddi kepada detikFinance, Senin (22/7/2019).
Eddi menjelaskan kinerja perusahaan, pertama permasalahan karyawan, dia mengklaim semua hak karyawan sudah terpenuhi. Mulai gaji, tunjangan, bahkan hingga BPJS, dia juga menegaskan tidak ada PHK yang dilakukan perseroan.
"Hak karyawan tidak tertunda, kenaikan gaji karena cost living adjustment terus diterapkan. Tidak ada PHK karena restrukturisasi. BPJS, iuran pensiun dibayar lancar," kata Eddi.
Selanjutnya, kinerja layanan pun masih lancar dilakukan. Katanya, Pos Indonesia tetap memberikan layanan postal 6 hari dalam seminggu.
"(Pos Indonesia) Masih bisa memberikan Layanan Pos Universal 6 hari per minggu. Postal Services di luar negeri melayani layanan pos universal tinggal 4-5 hari per minggu," papar Eddi.
 |
(kil/fdl)
