DPR Tetapkan Destry Damayanti Jadi DGS BI

Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hari ini menggelar rapat paripurna ke 23 tahun 2019. Ada beberapa agenda yang akan disampaikan dan diputuskan dalam sidang paripurna kali ini.

Rapat paripurna digelar pada 11.00 WIB. Salah satu agenda rapat paripurna adalah laporan komisi XI terkait pemilihan Destry Damayanti sebagai Deputi Gubernur BI.

Wakil ketua DPR Utut Adianto membuka rapat dan mendengarkan laporan wakil ketua Komisi XI Hafizs Tohir tentang pemilihan Destry Damayanti.

"Saya tanyakan, ke pimpinan sidang dan anggota sidang apakah laporan komisi XI DPR RI tentang keputusan calon DGS Bank Indonesia tersebut dapat disetujui?" ujar Utut di ruang rapat paripurna, DPR, Jakarta, Kamis (25/7/2019).

Baca juga: DPR Pesan Destry Tak Jaga Jarak dengan Perbankan, Ini Kata Ekonom

Seluruh anggota rapat sepakat mengucapkan setuju. "Setuju," kemudian palu diketok.

Lalu Utut meminta Destry Damayanti yang hadir di ruang sidang untuk maju ke depan dan bersalaman dengan pimpinan sidang Bambang Soesatyo.

Baca juga: Pesan DPR ke Destry Damayanti: Jangan Jaga Jarak dengan Perbankan

Diminta Kuat Jaga Ekonomi RI

Dalam laporan komisi XI di rapat paripurna, Wakil Ketua Komisi XI Hafizs Tohir mengungkapkan terpilihnya Destry sebagai DGS diharapkan dapat menjaga stabilitas perekonomian nasional dalam menghadapi potensi gejolak ekonomi global.

"Stabilitas ekonomi harus dijaga dengan kebijakan moneter yang dititik beratkan dengan menjaga nilai tukar rupiah terhadap dolar AS," kata Tohir dalam rapat paripurna di DPR, Jakarta, Kamis (25/7/2019).

Dia mengungkapkan, Destry juga diharapkan bisa meningkatkan koordinasi bank sentral dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), DPR terkait kebijakan BI di bidang moneter, makroprudensial dan sistem pembayaran dengan tetap menjaga independensi BI.

"Akhirnya kami harapkan agar kebijakan BI ke depannya bisa memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi," imbuh dia.

Dalam pemilihan Destry, Komisi XI DPR telah menggelar serangkaian kegiatan yakni uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test pada 1 Juli 2019. Kemudian Rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan Intelejen Nasional (BIN) pada 8 Juli 2019, lalu RDPU dengan Perbanas dan Himbara pada 9 Juli 2019 dan RDP dengan kepala PPATK pada 10 Juli 2019.




(kil/ang)