Dipanggil Darmin Bahas Garam, Khofifah: Impornya Terlalu Banyak

Jakarta - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan banyak produksi garam di wilayahnya yang tidak terserap lantaran banjirnya produk impor di pasar.

Oleh karena itu, dirinya pun menyetujui jika ada usulan kebijakan penghentian impor garam yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Jadi bukan over supply tapi karena impornya terlalu banyak," kata Khofifah di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2019).

Baca juga: Luhut Minta Jokowi Setop Impor Garam 2021

Khofifah menceritakan, produk garam petani Jawa Timur khususnya Madura sudah memenuhi kualifikasi untuk industri dan konsumsi. Oleh karenanya, dibutuhkan stabilisator yang fungsinya menyerap sekaligus menstabilkan harga garam nasional.

Khofifah mengatakan asosiasi meminta PT Garam (Persero) menjadi stabilisatornya. Hanya saja, sampai saat ini belum ada keputusan terkait usulan itu.

"Hari ini belum ada penugasan PT garam sebagai buffer stock atau stabilisator," jelas dia.

Mengenai impor juga akan disampaikan kepada Luhut sore ini saat rapat koordinasi mengenai garam. Satu hal yang akan disampaikan juga mengenai single data.

Baca juga: NTT bakal Produksi 800.000 Ton Garam, Luhut: 2021 Tak Impor Lagi

Menurut Khofifah, single data sangat diperlukan agar mengetahui jumlah produksi garam nasional berdasarkan wilayah serta kebutuhan konsumsinya.

"Sekarang yang perlu jadi referensi data adalah impornya sebetulnya berapa kok merembes ke pasar, kata petani garam saat rakor di sampang," ujarnya.

"Agustus dan September itu puncak panen raya garam. Maka mereka menyampaikan agar pemerintah stop impor garam industri. Karena kebijakan garam adalah kebijakan nasional, maka kami menyampaikan pada Menko Maritim," sambungnya.





(hek/ara)