Pemerintah Genjot Pembangunan Pipa Gas, Bagaimana Anggarannya?

Jakarta - Pemerintah lewat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus menggenjot pembangunan jaringan pipa gas untuk melayani lebih banyak masyarakat Indonesia di berbagai wilayah.

Anggaran yang dibutuhkan tidak sedikit, sehingga butuh strategi khusus agar program ini tak bikin keuangan negara berdarah-darah.

Wakil Ketua komisi 7 DPR RI Syaikul Islam Ali menyarankan agar pemerintah berani memangkas subsidi energi. Dana dari penghematan subsidi bisa dialihkan untuk memperluas infrastruktur jaringan gas bumi.

Keberanian pemerintah ini dinilai akan memberikan keuntungan dalam jangka panjang mengingat mayoritas blok-blok migas yang di eksplorasi dan di eksploitasi saat ini memiliki kandungan gas yang lebih besar daripada minyak bumi.

"Subsidi energi sebaiknya dikurangi dan dananya dialihkan untuk membangun jaringan gas. Kita jangan terjebak terus pada energi impor. Sumber gas kita banyak," ujar Syaikul, Sabtu (27/7/2019) lalu.

Baca juga: Restoran di Lampung Pakai Gaslink, Bisa Hemat 30% Per Bulan

Pemerintah baru saja menetapkan PT Pertamina sebagai operator Blok Corridor yang kaya gas bumi mulai 2026 hingga 2043. Sampai semester I 2019 data SKK Migas mencatat bahwa produksi blok Corridor sebanyak 827 juta MMSCFD, setara dengan 13,99% dari total produksi gas domestik pada periode yang sama, 5.913 MMSCFD.

Menurut Syaikul, subsidi energi selama ini terlalu besar dan tidak memberikan solusi dalam jangka panjang. Sebagai contoh subsidi untuk LPG. Data KESDM dalam tiga tahun terakhir subsidi LPG angkanya terus melambung dari Rp 25 triliun (2016), Rp 39 triliun (2017) dan Rp 64 triliun (2018).

"Bayangkan dengan 10 persen biaya subsidi LPG itu, berapa panjang pipa gas yang bisa dibangun. Berapa ratus ribu rumah tangga yang bisa menikmati energi gas bumi yang lebih efisien. Paradigma pengelolaan harus digeser dari energi impor ke produk sendiri," tegasnya.

Dengan semakin banyaknya usaha rumahan, pasca munculnya aplikasi seperti Go-Food, GrabFood dan e-commerce lainnya, gas bumi bisa menjadi energi yang efisien untuk pelaku usaha kecil. Sehingga keberadaan gas bumi dapat membantu penguatan sektor UMKM yang merupakan pondasi ekonomi nasional.

Baca juga: Kuartal I 2019, PGN Raih Laba Bersih Rp 920 Miliar

Pemerintah sendiri telah berkomitmen untuk terus membangun jaringan gas (jargas) untuk rumah tangga. Melalui sinergi dengan 54 kabupaten/kota, Kementerian ESDM didukung sinergi holding migas dan subholding gas bumi, bakal membangun jargas 293.533 sambungan rumah (SR) senilai Rp 3,2 triliun di tahun 2020.

"Kami harap manfaat gas bumi dapat dirasakan oleh masyarakat yang berujung pada peningkatan daya saing dan kemampuan ekonomi masyarakat secara riil. Selain rumah tangga, sektor UMKM juga akan mendapat manfaat ekonomi yang cukup signifikan dimana mereka bisa menggunakan energi gas bumi yang ramah lingkungan dan lebih kompetitif dibanding energi lain," ujar Plt Dirjen Migas, Djoko Siswanto di Jakarta (26/7).


(dna/dna)