Sri Mulyani Beberkan Tantangan Pemerintah Buka-bukaan Data

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bicara mengenai keterbukaan informasi di depan pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pagi ini. Sri Mulyani mengatakan, keterbukaan informasi merupakan amanat undang-undang.

Oleh karena itu, Kemenkeu harus menjalankan amanat tersebut.

"Untuk mendapatkan informasi kinerja dari pemerintah, tentu kita pengelola lingkungan Kementerian Keuangan, yaitu keuangan negara pemerintah harus mampu menjalankan amanat undang-undang tersebut. Ini adalah bagian tanggung jawab," kata Sri Mulyani di Kemenkeu Jakarta, Senin (29/7/2019).

Sejalan dengan itu, masyarakat juga berhak mendapat informasi secara transparan, akurat dan kredibel.

"Keterbukaan tranparansi informasi yang akurat kredibel dan detil merupakan sesuatu berhak diperoleh masyarakat mengenai pemerintahan, baik kementerian, lembaga maupun badan publik," tambahnya.

Baca juga: Sri Mulyani Beberkan Bedanya Pajak Zaman SBY dan Jokowi

Namun, Sri Mulyani mengatakan, hal itu bukan tanpa tantangan, apalagi mengenai keuangan negara. Sebab, bisa saja angka yang disampaikan ke publik pesannya tidak sampai. Menurutnya, bisa saja karena malas membaca atau karena memang tidak tahu cara membacanya.

"Oleh karena itu bisa saja angka tidak bisa nyambung kepada masyarakat, karena biasanya lihat tabel malas. Kemudian nggak tahu cara bacanya gimana," ujarnya.

Sehingga, baginya, tantangan lebih besar ialah tidak sekadar mengunggah data, melainkan memberikan edukasi makna data itu.

"Tidak hanya keterbukaan informasi namun paketnya adalah mengedukasi, karena banyak orang yang tidak tahu bahkan membaca tabel APBN, bagaimana menginterpretasikan itu, makanya kami dalam keterbukaan informasi mengharuskan dan meningkatkan kapasitas analisa kuantitatifnya," paparnya.

Baca juga: Sri Mulyani: Saya Tahu Anda Simpan Harta di Mana

(eds/eds)