.webp)
Sementara itu, Pengamat tata kota Yayat Supriatna mengatakan wacana pindah ibu kota ini sudah pernah diangkat oleh presiden terdahulu dan memilih Jonggol sebagai lokasinya. Jonggol pun sudah diajukan kembali, akan tetapi Jokowi tak memilihnya karena berbagai alasan, salah satunya adalah aspek keseimbangan wilayah.
"Begini, Jonggol itu kalau dipilih dan ditetapkan sebenarnya kemarin itu sudah diusulkan, tetapi Presiden tidak memilih Jonggol atau pun Maja, tidak memilih opsi 1 dan 2. Pak Presiden lebih memilih pada aspek keseimbangan wilayah, melihat potensi pengembangan Indonesia ke depan," kata Yayat kepada detikFinance, Jakarta, Jumat (16/8/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau di Kalimantan ini kan di atas tanah negara, kalau tanah negara itu bisa diamankan berapa potensi besarannya. Cadangan tanahnya lebih luas di Kalimantan dibandingkan dengan di Jonggol," kata Yayat.
Selain itu, kata Yayat, pemerintah tak memiliki aset lahan di Jonggol sehingga lebih sulit untuk membangun ibu kota baru. Dari sisi lokasi, Jonggol terlalu dekat dengan Jakarta sehingga kepadatan penduduk maupun menipisnya ketersediaan lahan akan terjadi.
"Kalau Jonggol itu asetnya bukan aset pemerintah, tapi aset swasta. Karena terlalu dekat dengan Jakarta sehingga potensi spekulasi lahannya makin tinggi, kepadatan lahannya juga semakin tinggi, dan daya dukungnya juga tidak akan maksimal. Karena akan potensi spekulasi lahannya akan lebih tinggi juga," terang Yayat.
Meski begitu, ia mengatakan kemana pun lokasi ibu kota baru ditetapkan kemungkinan besar akan menemukan persoalan lahan. Sehingga, ketika memutuskan lokasi ibu kota baru di Kalimantan, pemerintah harus segera mengamankan lahannya agar tak terhambat dalam pembangunan.
"Kemana pun lokasi akan dipindahkan pasti persoalan tanah itu akan menjadi masalah besar. Karena semua orang akan bermain di dalamnya. Makanya pilihannya adalah mengamankan lokasi di Kalimantan kemudian tetapkan kawasannya, amankan dari segala bentuk spekulasi lahan," papar dia.
Menyoal anggaran calon ibu kota baru yang dinilai menjadi beban bagi pemerintah yaitu sekitar Rp 466 triliun, menurut Yayat risiko biaya sama saja apabila ibu kota dipindahkan atau pun tidak, melihat kepadatan Jakarta yang juga menimbulkan berbagai kerugian.
"Masalah biaya ini risikonya sama. Pindah tidak pindah risiko biaya yang ditanggung kota juga akan lebih berat," tutur Yayat.
(fdl/fdl)
