.webp)
Berdasarkan yang dia ingat, jumlah PNS pusat yang bakal meninggalkan Jakarta tak sampai 1 juta, yaitu hanya 800 ribuan.
"Kurang lebih hampir satu juta, sekitar 800 ribuan (PNS yang pindah ke ibu kota baru)," kata dia di Hotel Westin Jakarta, Rabu (21/8/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nggak ada yang menolak, mau semua. Siapa yang bilang ada yang nolak? nggak ada, nggak ada yang nolak," paparnya.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, ditemui di lokasi yang sama menyebutkan angka berbeda. Dia memperkirakan PNS yang pindah ke ibu kota baru adalah 600 ribuan.
"Nggak sampai (satu juta PNS). Perkiraan saya hanya 600 ribuan (yang pindah ke ibu kota baru)," sebutnya.
Dia mengatakan, untuk PNS pemerintah pusat yang bekerja di bidang pelayanan publik tetap ada yang di Jakarta. Mereka akan tetap melayani kebutuhan masyarakat di Jakarta.
"Nggak semuanya. Jadi saya menduga yang pindah adalah yang tidak ada hubungannya dengan pelayanan publik. Kalau misal pelayanan publiknya banyak di Jakarta ya di Jakarta dong," sebutnya.
Dia mencontohkan, misalnya Kementerian Keuangan punya Direktorat Jenderal Pajak. Di institusi pajak ini ada pelayanan publik soal pajak yang dikelola langsung oleh pemerintah pusat. Sebagian dari mereka tetap di Jakarta.
"Banyak kan pelayanan publik. Kalau di pusat banyak sekali. Katakanlah Kementerian Keuangan, yang petugas pajak kan banyak pekerjaan yang harus dikerjakan di Jakarta," ujarnya.
Yang pindah ke ibu kota baru, lanjut dia adalah PNS yang kerjanya berhubungan dengan kebijakan.
"Kalau (PNS yang berhubungan dengan) kebijakan bisa pindah, tapi yang pelayanan kan tidak bisa pindah," tambahnya.
 |
(toy/zlf)
