Jakarta -
Rencana pemindahan ibu kota dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan menuai kritikan meskipun Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah meminta izin kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Kritikan itu muncul mulai dari alasan pemerintah hingga sikap pemerintah yang terkesan tidak mengajak banyak pihak dalam merealisasikannya.
Salah satu yang melemparkan kritik adalah menteri era Presiden Soeharto. Apa isi kritikannya? Simak selengkapnya di sini:
Wacana pemerintah memindahkan ibu kota ke Kalimantan mendapat kritik Salah satunya dari Emil Salim, yang pernah menjabat sejumlah posisi menteri di era pemerintahan Presiden Soeharto.
Menurut Emil, beberapa alasan pemerintah untuk memindahkan ibu kota yang dijabarkan dalam dokumen perencanaan gagasan ibu kota baru dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) keliru.
"Saya berpendapat makalah paper Bappenas yang saya terima, saya terima alasan pindah ibu kota, saya baca, saya anggap keliru," tutur Emil dalam diskusi publik yang bertajuk 'tantangan persoalan ekonomi sosial dan pemerintahan ibu kota baru' INDEF, di Restoran Rantang Ibu, Jakarta Selatan, Jumat (23/8/2019).
Emil membeberkan soal alasan pemerintah yang menilai ibu kota harus pindah dari Jakarta karena faktor potensi bencana alam, tingkat kemacetan, krisis air bersih, dan polusi udara. Menurut Emil, pemerintah seharusnya memperbaiki 'rusaknya' Jakarta tersebut, bukan malah memindahkan ibu kota.
Pemerintah dianggap masih jalan sendiri dalam merealisasikan pemindahan ibu kota negara dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan. Bahkan rencananya dianggap jalan di tempat karena masih belum lokasi dan pendanaannya hingga kini.
Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endi Jaweng mengatakan pemerintah harus melibatkan banyak kalangan termasuk pengusaha untuk merealisasikannya.
"Apa yang perlu dikritisi, pemindahan ibu kota ini bukan hal yang gampang," kata Robert dalam acara polemik Sindo Trijaya, Jakarta, Sabtu (24/8/2019).
Anggaran yang dibutuhkan untuk memindahkan pusat pemerintahan ke Pulau Kalimantan diperkirakan mencapai Rp 485 triliun. Menurut Robert, pemerintah alangkah baiknya melibatkan pengusaha.
Keterlibatan pengusaha, kata Robert agar para pemilik modal mengetahui lebih awal konsep pendanaan yang dibutuhkan dalam wacana besar ini.
Pemerintah membuka opsi skema pendanaan pemindahan ibu kota dengan tukar guling. Skema tukar guling tersebut menimbulkan pertanyaan soal nasib Istana Kepresidenan Jakarta saat nantinya ibu kota tak lagi di Jakarta.
Pertanyaannya, bisakah istana juga ditukargulingkan?
Sejarawan LIPI, Asvi Warman Adam mengatakan status Istana Kepresidenan Jakarta tidak bisa disewakan sebagai kantor.
"Iya Indonesia punya beberapa istana, ada Istana Bogor, Cipanas, Tampaksiring. Kalau pindah, akan dibangun istana yang jadi ibu kota baru, sedangkan istana lama tetap jadi istana, tidak akan disewakan," kata Asvi di Jakarta, Sabtu (24/8/2019).
Halaman Selanjutnya
Halaman
.webp)
