.webp)
Skema ini bisa disebut juga sebagai 'tukar guling' aset negara yang artinya gedung pemerintahan yang ada di bilangan Jakarta nantinya bisa ditukarkan dengan dana dari swasta atas pemanfaatan aset negara tersebut.
"Gedung pemerintah yang ditinggalkan, kemudian pemerintah dan swasta kerja sama mereka boleh sewakan gedung itu 30 tahun, semua pemasukan buat dia, tapi kita dapat uangnya untuk bangun di ibu kota baru. Itu contoh simpelnya," kata Menteri PPN Bambang Brodjonegoro di komplek Istana, Jakarta, Senin (26/8/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dari skema pemanfaatan aset negara, pemerintah juga membuka opsi penjualan aset negara kepada pihak swasta. Namun, opsi tersebut tidak diutamakan. Pemerintah justru mengutamakan penyewaan aset negara.
Menurut Bambang, salah satu yang meminati skema kerja sama pengelolaan aset adalah para penguaaha sektor properti yang tergabung dalam REI. Sebab, skema ini memberikan pilihan bagi pengusaha membangun suatu gedung di lokasi ibu kota setelah menyewa kantor pemerintahan di Jakarta.
"Insyallah ada. Kalau ngomong dengan REI sih mereka hanyak yang tertarik. Kan lokasinya banyak yang prime," jelasnya.
"Ya tadi kerja sama pemanfaatan aset. Apapun bentuknya pasti aset itu jangan sampai nganggur dan tidak produktif," tambahnya.
Tidak hanya itu, skema pendanaan pemindahan ibu kota ke Provinsi Kalimantan, lokasi persisnya di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kecamatan Sepaku Semoi di Kabupaten Penajam Paser Utara bisa dari APBN, KPBU, dan investasi murni swasta maupun BUMN.
Adapun, dana investasi yang dibutuhkan sekitar Rp 466 triliun. Pemerintah sudah memiliki lahan seluas 180 ribu hektar dan akan digunakan tahap pertama sebesar 40.000 hektar dengan 4.000-6.000 hektar khusus kawasan pemerintahan.
(hek/dna)
