Bereskan Tekor Neraca Dagang, Pemerintah Genjot Kerja Sama Bilateral

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan strategi pemerintah membenahi masalah defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan (CAD).

Strategi itu diungkapkannya saat menjawab pandangan umum seluruh fraksi DPR atas RUU APBN Tahun Anggaran 2020 di ruang rapat paripurna, Jakarta Selatan.

"Untuk memperbaiki kinerja neraca perdagangan dan transaksi berjalan, pemerintah sangat sependapat untuk mendorong kinerja ekspor impor Indonesia dan neraca transaksi berjalan," kata Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (27/8/2019).

Untuk ekspor, Pemerintah akan terus meningkatkan pangsa pasar melalui kerja sama perdagangan bilateral untuk memperluas negara tujuan ekspor yang memiliki pasar potensial. Kebijakan perdagangan juga akan difokuskan pada penyempurnaan fasilitas di kawasan-kawasan khusus dan penurunan biaya produksi melalui perbaikan sistem logistik.

Pemerintah, kata Sri Mulyani, juga akan tetap memberikan insentif untuk fasilitasi perdagangan yang efektif dan terarah guna meningkatkan daya saing produk manufaktur dalam negeri di pasar global.

Di samping kebijakan tersebut, pendampingan kepada pelaku ekspor juga akan diberikan dalam rangka peningkatan daya saing dan menghilangkan kendala dalam ekspor, termasuk melalui promosi dan proses negosiasi.

Baca juga: Perang Dagang AS-China Membara, RI Harus Waspada Banjir Barang Impor

"Pemerintah juga terus mendukung proses hilirisasi serta terbangunnya rantai industri hulu dan hilir dalam rangka menjaga pasokan bahan baku dan mengurangi impor," tegasnya.

Menurut Sri Mulyani, penguatan neraca transaksi berjalan tidak hanya ditempuh melalui perbaikan neraca perdagangan barang, tetapi juga melalui penguatan neraca perdagangan jasa.

Untuk lebih meningkatkan ekspor jasa nasional, pemerintah akan mempercepat pengembangan 4 destinasi pariwisata super prioritas seperti Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, dan Mandalika. Upaya tersebut diharapkan dapat menarik wisatawan mancanegara, sekaligus mendorong perekonomian daerah wisata, serta menambah devisa negara.

Adapun, transformasi industrialisasi, iklim investasi, dan ekspor juga telah diupayakan oleh pemerintah melalui koordinasi antar kementerian/lembaga terkait untuk melihat sektor-sektor apa saja yang akan menjadi fokus ekspor Indonesia sebagai strategi mengurangi defisit transaksi berjalan. Beberapa industri yang menjadi pertimbangan utama adalah sektor manufaktur dan kelapa sawit.

Di sisi lain, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengungkapkan bahwa kebijakan impor akan diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan domestik sesuai dengan prioritas nasional, khususnya bahan baku dan barang modal untuk ekspor. Kebijakan ini juga akan disertai dengan penyederhanaan penerbitan perizinan perdagangan dan peningkatan output produksi serta kelancaran distribusi barang-barang domestik.

"Untuk mengurangi impor migas, pemerintah akan terus mengembangkan energi baru dan terbarukan (EBT) serta mempercepat pemberlakuan program B30," ungkap dia.

Baca juga: Biar Tak Terjebak Perang Dagang AS-China, RI Perlu Coba Jurus Ini

(hek/fdl)