Namun pergulatan tersebut merupakan hal yang wajar di mana masing-masing pihak punya pendapat untuk disampaikan.
"Kalau itu sih perdebatan internal biasa kan. Kalau misalnya lebih baik di sini atau di sana, luasnya seberapa, kayak gitu-gitu sih biasa," kata Ketua Tim Kajian Pemindahan Ibu Kota Negara dari Bappenas Imron Bulkin saat berbincang dengan detikFinance beberapa waktu lalu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Bangun Jalan di Ibu Kota Baru Butuh Rp 500 M |
Secara umum, dia menilai kajian pemindahan ibu kota negara bukan hal yang rumit.
"Nggak rumit. Kita kan cuma melakukan kajian. Jadi prosesnya ya seperti biasa, kita melakukan penelitian menentukan kriterianya. Nah itu terus kita secara profesional punya tim dari multidisiplin untuk mengkaji calon lokasi terhadap butir-butir yang sudah kita sepakati untuk menjadi kriteria itu," jelasnya.
Dari tiga opsi calon lokasi ibu kota baru negara, keputusan akhirnya pun ditentukan oleh Presiden. Tim kajian hanya menyampaikan plus-minus kandidat ibu kota negara yang ada, mulai dari Kaltim, Kalsel, hingga Kalteng.
Jadi tim kajian tidak secara spesifik menyarankan ke Presiden untuk memilih lokasi tertentu sebagai ibu kota baru Indonesia. Tapi dari kajian-kajian yang dilakukan, memang dapat disimpulkan Kaltim pilihan terbaik.
"Hak prerogatif-nya Presiden untuk menentukan itu, dan itu lebih baik seperti itu. Kan (tim kajian) hanya menyampaikan informasi untuk pengambilan keputusan kan," tambahnya.
(toy/dna)