Mau Ikut Biayai Ibu Kota Baru, Bank Butuh Insentif

Jakarta - Perbankan melihat potensi yang besar dari pembangunan ibu kota baru. Namun, perbankan membutuhkan insentif agar bisa terlibat pembangunan ibu kota baru.

Chief Economist PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI Ryan Kiryanto mengatakan, insentif itu salah satunya terkait aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR).

"Bisa nggak, aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) itu didiskon, sangat membantu bank, kami untuk ekspansi," katanya dalam sebuah diskusi di Menara Kadin, Jakarta, Selasa (3/9/2019).

Baca juga: Swasta Ikut Bangun Ibu Kota, Fadli Zon: Jangan Sampai Dikuasai Asing

Kemudian, Ryan menuturkan, yang menjadi tantangan dalam pembiayaan ibu kota baru adalah internal rate of return (IRR) atau pengembalian investasi. Ia meyakini pemerintah punya solusi untuk hal ini.

"Kemudian internal rate return dari proyek infrastruktur yang menjadi kendala dari sisi FS (feasibility study). Tapi nanti saya yakin pemerintah memiliki semacam skema government untuk bisa membantu membiayai sektor infrastruktur khususnya transportasi dengan segala risiko yang mitigated," paparnya.

Selanjutnya, dia menuturkan, tantangan lain adalah likuiditas bank yang cenderung jangka pendek. Sementara, pembiayaan infrastruktur merupakan jangka panjang.

Baca juga: Pengusaha dan Bankir Kumpul Bahas Pembiayaan Proyek Transportasi

Dia bilang, butuh insentif yang sifatnya regulasi agar bank bisa cari pembiayaan jangka panjang.

"Kita akan minta insentif tanda petik bagaimana perbankan bisa mencari non funding konvensional, dengan insentif yang sifatnya regulasi, kalau terjadi, masalah keterbatasan likuiditas tidak terjadi lagi," ungkapnya.


(ara/ara)