-
Berita terpopuler detikFinance, Rabu (4/9/2019) adalah kesalnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah mengetahui ada 33 perusahaan angkat kaki dari China, tapi satu pun pindah ke Indonesia. Menurut data Bank Dunia yang dibacakan Jokowi dalam rapat terbatas kabinet siang tadi, dari 33 perusahaan itu sebanyak 23 memilih Vietnam dan 10 perusahaan sisanya tersebar Kamboja, Thailand, dan Malaysia.
Kekesalan Jokowi tersebut disampaikan di hadapan para menteri yang mengikuti rapat terbatas tentang antisipasi perkembangan perekonomian dunia, di kantor Presiden, Kompleks Istana.
Selain itu berit terpopuler lainnya adalah Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution membeberkan alasa 33 perusahaan yang hengkang dari China tersebut tak memilih investasi di Indonesia. Mau tahu informasi lengkap seputar kesalnya Presiden Jokowi? Baca 5 berita terpopuler detikFinance berikut ini:
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan kekesalannya lantaran investasi yang masuk ke Indonesia kalah dari negara tetangga. Banyak perusahaan yang pindah dari China larinya bukan ke Indonesia.
Hal itu dia sampaikan saat membuka rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta Pusat. Ratas membahas antisipasi perkembangan perekonomian dunia.
"Catatan yang kemarin disampaikan Bank Dunia kepada kita, dua bulan yang lalu, ada 33 perusahaan di Tiongkok keluar (di relokasi ke negara lain)," kata Jokowi, Rabu (4/9/2019).
Dari 33 perusahaan itu, Jokowi menekankan bahwa 23 memilih pindah ke Vietnam, dan 10 sisanya pindah ke beberapa negara mulai dari Malaysia Thailand, dan Kamboja. Bahkan Jokowi sampai mengulangi data itu untuk memberi penekanan.
"Dari 33 tadi, sekali lagi, 33 perusahaan di Tiongkok yang keluar, kita ulang, 23 ke Vietnam, 10 ke Kamboja, Thailand, dan Malaysia, tidak ada yang ke Indonesia," ujar Jokowi.
Baca selengkapnya di sini: Jokowi Kesal! 33 Perusahaan Cabut dari China tapi Tak Satu Pun ke RI
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution membeberkan penyebab perusahaan yang pindah dari China namun tak satu pun ke Indonesia. Setidaknya ada 33 perusahaan yang cabut dari negeri tirai bambu. Mayoritas ke Vietnam dan sisanya ke Malaysia, Thailand, dan Kamboja.
"Masalah utamanya begini, belakangan ini, katakanlah setahun terakhir, cukup banyak relokasi industri dari China. Itu sedikit sekali yang ke Indonesia. Sebagian besar Vietnam, Kamboja, Thailand. Indonesia dari China jarang sekali," kata Darmin di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (4/9/2019).
Menurut Darmin permasalahannya bukan ada di perizinan melainkan rekomendasi yang terlalu lama untuk diberikan ke investor.
"Ini menunjukkan bahwa ada yang nggak berjalan dengan baik di kita. Bahkan beberapa hal bukan izin, kadang-kadang cuma rekomendasi teknis apalah namanya. Nggak ada izin tapi perlu rekomendasi, nah ini perlu lama," jelasnya.
Baca selengkapnya di sini: Darmin Beberkan Penyebab 33 Perusahaan Cabut dari China Tak Lirik RI
Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR telah menyepakati tidak memberikan subsidi pada pelanggan 900 VA pada tahun depan. Dengan begitu, mulai tahun depan pelanggan ini tak mendapat subsidi.
Demikian disampaikan Direktur Pengadaan Strategis II PT PLN (Persero) Djoko Raharjo Abumanan.
"Nah kemarin keputusan di Senayan (Banggar), sudah deh semua 900 VA dicabut, begitu. Semua pelanggan 900 VA kan keputusan Senayan baik yang mampu tidak mampu, kalau dia pelanggan 900 VA, dicabut (subsidinya). Sudah 900 VA pasti mampu kok," katanya di JCC Senayan Jakarta, Rabu (4/9/2019).
Dia mengatakan, sebagian besar pelanggan 900VA memang telah dicabut subsidinya. Saat ini, masih tersisa sebanyak 6,9 juta pelanggan yang mendapat subsidi.
"Sekarang kira-kira 6,9 juta itu yang akan pindah ke kelompok tidak subsidi," katanya.
Dia menambahkan, pada tahun depan total jumlah pelanggan 900 VA diperkirakan mencapai 27 juta. Baca selengkapnya di sini: Subsidi Mau Dicabut, Tarif Listrik Pelanggan 900 VA Bisa Naik
Presiden Joko Widodo (Jokowi) siang ini mengumpulkan para menteri dan pejabat ekonomi. Jokowi memimpin rapat terbatas (ratas) untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian dunia.
Ratas digelar pukul 14.00 WIB di Kantor Presiden, Jakarta Pusat. Hadir dalam ratas yaitu Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Hadir pula Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong, dan beberapa pejabat lainnya.
Saat membuka ratas, Jokowi mengatakan Indonesia harus sedia payung sebelum hujan, yaitu mengantisipasi kemungkinan terjadinya resesi.
"Akan kita bicarakan pada siang hari ini antisipasi perkembangan ekonomi dunia. Kita tahu semuanya, pertumbuhan ekonomi global telah mengalami perlambatan dan kemungkinan terjadinya resesi semakin besar," katanya Rabu (4/9/2019).
Baca selengkapnya di sini: Jokowi Panggil Darmin hingga Sri Mulyani Antisipasi Ancaman Resesi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kesal lantaran investasi yang masuk ke Indonesia kalah dari negara tetangga. Banyak perusahaan yang pindah dari China larinya bukan ke Indonesia.
Wakil Ketua Kadin untuk Hubungan Internasional Shinta Kamdani memahami betapa sulitnya Indonesia menarik investasi tersebut. Menurutnya, jika dilihat dari rantai pasok ekonomi dunia, Indonesia belum memegang peranan penting sehingga sulit menarik investasi masuk ke dalam negeri.
"Memang kalau kita lihat, seberapa banyak kita jadi bagian dari supply chain, unfortunately not. Kita bukan bagian dari supply chain. Itu yang harus dibenahi dulu. Tapi nggak boleh nunggu," katanya dalam konferensi pers di Menara Kadin, Jakarta, Rabu (4/9/2019).
Hal inilah yang mendorong Kadin sebagai perwakilan pengusaha ikut pro aktif menjaring investasi langsung secara business to business. Dengan kondisi ekonomi dunia yang sedang 'sakit', para pengusaha mencari peluang lain dengan negara-negara alternatif yang biasa menjadi target pasar dunia.
"Kita coba lebih targetted. Mungkin modelnya yang niche (target khusus). Bagaimana kita bisa ambil yang lebih cepat dan niche. Untuk lakukan itu, pelaku usaha harus bergerak," katanya. Baca selengkapnya di sini: Jokowi Kesal RI Lelet Jaring Investasi, Ini Kata Pengusaha
.webp)
