Pemerintah Minta Ini Sebelum Jepang Garap Kereta Kencang JKT-SBY

Jakarta - Pemerintah sedang merampungkan draft perjanjian dengan Jepang soal proyek kereta kencang Jakarta-Surabaya (JKT-SBY). Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan minggu depan Indonesia dan Jepang akan teken MOU.

Lantas apa saja yang diinginkan pemerintah dalam proyek ini?

Budi mengungkapkan beberapa hal, pertama pihaknya ingin proyek ini nantinya tidak menelan investasi yang besar. Selanjutnya, pemerintah mau penggunaan komponen dalam negeri diperbanyak.

"Yang penting kalau kita kriterianya itu investasi nggak besar, local content juga diperbanyak," kata Budi di JCC Senayan, Jakarta, Minggu (15/9/2019).

Baca juga: Minggu Depan, RI-Jepang Teken MoU Kereta Kencang JKT-SBY

Terakhir, Budi meminta agar partisipasi kontraktor lokal diperbanyak dalam pembangunan konstruksi kereta kencang ini.

"Dan juga partisipasi kontraktor lokal diperbanyak," kata Budi.

Untuk investasinya sendiri Budi menyatakan soal angkanya belum kelihatan. Dia mengatakan investasi akan diukur dalam feasibility study (FS) resmi yang akan dilaksanakan usai teken MOU.

"Itu semua bagian negosiasi, angkanya belum ada. Justru FS ini yang akan bisa mengukur berapa investasinya," ungkap Budi.

Baca juga: JK Sebut Kereta Kencang JKT-SBY Bakal Jadi Saingan Pesawat

Sebelumnya, Budi menegaskan pemerintah akan bekerja sama dengan Jepang dalam menggarap proyek kereta kencang. Yang artinya China tidak ada lagi harapan untuk menggarap proyek ini.

"Kita akan konsekuen sama Jepang sudah ada proses yang kita lakukan," tegas Budi.


(das/das)