Marak Aksi Demo, Darmin: Jangan Bilang Pemerintah Nggak Ada Langkah

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan bahwa Pemerintah sudah mengambil langkah untuk menunda beberapa pembahasan revisi undang-undang (RUU) yang menuai respons banyak khalayak.

Belakangan ini, banyak aksi demo menolak pengesahan RUU KPK dan yang teranyar adalah RKUHP. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri telah meminta DPR menunda pembahasan RKUHP.

"Kan pemerintah sudah mengambil langkah mengusulkan ke DPR menunda pembahasan sejumlah UU," kata Darmin di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/9/2019).

Aksi demo yang dilakukan masyarakat dan mahasiswa ini dianggap akan memberikan dampak terhadap pasar keuangan tanah air. Oleh karenanya, lanjut Darmin, Pemerintah memutuskan untuk menunda beberapa agenda pembahasan revisi UU sebagai upaya menstabilkan pasar.

"Ya kan, masalahnya kan di situ. Jadi jangan dibilang ngga ada langkah pemerintah," jelas dia.

Kehadiran Mantan Dirjen Pajak di Istana Kepresidenan Jakarta ini dalam rangka bertemu Presiden Jokowi. Hari ini, Kepala Negara sendiri tidak memiliki agenda kerja yang bisa diliput oleh media alias pertemuan dengan Darmin bersifat internal.

Baca juga: Berapa Kerugian Pagar Rusak karena Demo Mahasiswa? DPR: Belum Dihitung

Darmin mengaku pertemuannya dengan Presiden Jokowi hanya dimintai pandangan terhadap beberapa hal. Sayangnya, dia tidak merinci terkait apa saja.

"Nggak ah. (Nggak) Ada yang perlu dijelasin lah. Urusan-urusan minta pandangan Presiden beberapa hal. Nanti pada saat saya melaksanakan," kata Darmin.

Dia pun menolak untuk memberikan komentar terkait dengan pernyataan Kepala Staf Presiden Moeldoko yang bilang bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi penghambat investasi.

"Saya nggak mau komen. Tanya Pak Moeldoko," ungkap dia.

Baca juga: Rupiah Loyo Karena Aksi Demo?

(hek/ang)