"Nanti kan pilot test-nya akan di Citarum. Jadi ya sekarang disiapkan semua lahannya dan teknologinya," terang Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro usai menghadiri rapat koordinasi integrated solid waste management di kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Jumat (4/10/2019).
Bambang mengatakan, fasilitas tersebut ditargetkan mulai beroperasi tahun 2020.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya Beracun (PSLB3) KLHK Rosa Vivien Ratnawati menuturkan, fasilitas ini akan meliputi pusat daur ulang, peningkatan kapasitas penampungan sampah, juga sebagai fasilitas edukasi dan sosialisasi dalam persoalan pengolahan sampah.
"Pusat daur ulang, motor sampah, fisiknya untuk infrastruktur untuk sampah, tapi termasuk juga peningkatan kapasitas yang nanti mau mengoperasikan. Edukasi juga, sosialisasi juga. Itu yang dari KLHK," jelas Rosa.
Adapun biaya yang dikucurkan KLHK dalam proyek ini sebesar Rp 12 miliar dari APBN.
"Anggaran KLHK, jadi cuma Rp 12 miliar kami," ucapnya.
Rosa mengungkapkan, Bank Dunia (World Bank) juga akan mengucurkan dana untuk fasilitas pengolahan sampah di Sungai Citarum tersebut. Namun, ia enggan menyebutkan angkanya.
"kalau yang mendapatkan loan dari World Bank KLHK nggak bisa jawab. Karena kami tidak mendapatkan itu, kami berasal dari APBN ada Rp 12 Miliar yang kami alokasikan untuk fasilitas di Citarum," papar dia.
Sebagai informasi, Pemprov Jabar akan mendapat suntikan dana Rp 1,4 triliun dari Bank Dunia untuk pengolahan sampah di Sungai Citarum tersebut.
Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan persentasi ke pemerintah pusat dan Bank Dunia mengenai pemanfaatan dana bantuan tersebut.
(hns/hns)