Ibu Kota Pindah ke Kaltim Bisa Bantu Jakarta Batal Tenggelam?

Ibu Kota Pindah ke Kaltim Bisa Bantu Jakarta Batal Tenggelam?

Anisa Indraini - detikFinance
Selasa, 15 Okt 2019 19:30 WIB
Foto: Pradita Utama
Jakarta - Badan Geologi Kementerian ESDM mencatat, dari hasil pemantauan dengan GPS Geodetic, laju penurunan tanah di Jakarta Utara mencapai 12 cm setiap tahunnya. Jika dibiarkan bukan tidak mungkin Jakarta akan tenggelam secara harafiah.

Selama ini pemerintah sendiri telah mencoba berbagai cara untuk menyelamatkan Jakarta. Salah satunya, dengan cara membangun pulau-pulau buatan di teluk Jakarta. Selain itu juga ada proyek pembangunan tembok laut raksasa (giant sea wall).

Lantas, apakah pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur bisa membantu mengurangi risiko Jakarta tenggelam?

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Pengamat Tata Kota Yayat Supriyatna, upaya itu bisa saja merupakan pilihan yang baik untuk mencegah penurunan tanah terjadi dengan cepat. Dengan pindahnya ibu kota, beban Jakarta bisa berkurang, baik dalam hal pengambilan air tanah maupun pengambilan sumber daya lainnya.

"Salah satu beban Jakarta yang berkurang mungkin pengambilan air tanahnya atau pengambilan ya sumber daya lainnya sehingga menyebabkan penurunan itu mungkin tidak lebih cepat lagi," tutur Yayat saat dihubungi detikcom, Selasa (15/10/2019).



Jika tidak ada upaya pengurangan beban yang dilakukan oleh pemerintah seperti pemindahan ibu kota, kata Yayat, penurunan permukaan tanah akan terus terjadi. Jika sudah begitu, kemungkinan Jakarta akan tenggelam bisa lebih cepat.

"Jadi kalau tidak ada upaya pengurangan beban, ya Jakarta akan begini selamanya," ungkapnya.

Tetapi tidak ada jaminan jika rencana pemindahan ibu kota itu akan memecahkan masalah Jakarta yang akan tenggelam. Jika ibu kota pindah, maka kemungkinan tidak ada lagi yang memantau dan mengendalikan Jakarta secara lebih ketat.

"Tapi saya juga tidak tahu apakah dengan pindah ibu kota itu otomatis Jakarta semakin sepi atau justru membuat Jakarta semakin ramai karena tidak ada yang memantau dan mengendalikan lagi secara lebih ketat," kata Yayat.




(eds/eds)

Hide Ads