.webp)
Lalu apa hebatnya Vietnam hingga membuat para investor kepincut?
Duta Besar Indonesia untuk Vietnam Ibnu Hadi menjelaskan, perusahaan yang ingin melakukan produksi suatu produk tentu mempertimbangkan cost of production saat memilih lokasi. Dari beberapa unsur di dalam biaya produksi saat ini Vietnam memang lebih unggul dari segala sisi dibanding Indonesia bagi para investor.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dari segi upah buruh, Vietnam masih lebih murah. Menurut catatannya UMP di provinsi kecil di Vietnam hanya sekitar US$ 90-120 per bulan atau setara Rp 1,26-1,68 juta (kurs Rp 14 ribu).
"Itu di provinsi yang remote, kalau di Hanoi juga masih US$ 210 UMR-nya (sekitar Rp 2,94 juta). Jadi memang secara rata-rata masih di bawah kita," tambahnya.
Dari sisi bahan baku, kata Ibnu, Vietnam juga masih lebih murah dibanding Indonesia. Sementara untuk tarif listrik hingga air menurutnya cenderung sama dengan Indonesia.
Kemudian yang paling nyata perbedaannya adalah harga tanah. Di Vietnam ternyata pemerintahnya bisa memberikan cuma-cuma tanah milik negara untuk investor yang ingin berinvestasi pada sektor industri yang tengah menjadi fokus pembangunannya.
"Di sana tanah kan pada dasarnya milik negara, tidak ada milik swasta. Jadi pemerintah sana memang punya tanah yang bisa dilepas. Misalnya dia mau bangun hotel sesuai industri yang mau dikembangkan, okeh you mau berapa hektar? Harganya kadang cuma harga administrasi saja," terangnya.
Pemberian tanah secara cuma-cuma untuk jangka waktu tertentu itu di Vietnam bahkan diterapkan hingga taraf provinsi. Hal itu tentu sangat menggiurkan bagi investor.
"Komponen utama kan tanah. Kalau untuk tanah enggak ngeluarin, duitnya bisa dibuat untuk pembangunannya," terangnya.
Terakhir, dari sisi regulasi perizinan, Indonesia juga masih kalah. Vietnam hanya ada 2 perizinan untuk investor, yakni perizinan investasi dan sertifikasi usaha.
Untuk perizinan investasi hanya membutuhkan waktu 3 hari, sedangkan sertifikasi usaha hanya 7 hari. Keduanya bisa diurus secara bersamaan.
Kedua perizinan itu diurus di level provinsi, tidak perlu ke pemerintah pusat. Menariknya lagi, izin-izin itu meski dikeluarkan oleh pemerintah provinsi seluruhnya seragam dari segi persyaratan, format hingga waktu.
"Jadi dari 5 faktor kita kalah bersaing. Baik dari bahan baku murah, harga tanah, utilities sama harganya, perizinan kita kalah, jadi mohon maaf kita kalah," tutupnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo pernah mengutarakan kekecewaannya. Banyak perusahaan China yang melakukan relokasi kegiatan operasionalnya. Perusahaan-perusahaan ini malah masuk ke Vietnam, Malaysia, Kamboja, dan Thailand, tidak satu pun ke Indonesia.
"Dari investor-investor yang kita temui, dan catatan yang disampaikan Bank Dunia kepada kita, dua bulan yang lalu ada 33 perusahaan di Tiongkok keluar, 23 memilih Vietnam, 10 lainnya pergi ke Malaysia, Thailand, Kamboja. Nggak ada yang ke kita," tegas Jokowi di depan para menteri Kabinet Kerja kala membuka rapat terbatas yang membahas perkembangan perekonomian dunia, Rabu (4/9/2019).
 |
(das/zlf)
