Kemenkeu Ajak Civitas Akademika Unsyiah Kawal APBN Demi Pembangunan

Jakarta - Direktorat Jendral Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) memberikan pemahaman mengenai pengelolaan APBN yang dilakukan pemerintah kepada civitas akademika Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh. Selain itu, dijelaskan pula cara pemanfaatan APBN secara produktif untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat serta untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan di seluruh tanah air.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Provinsi Aceh, Safuadi mengajak peserta yang hadir dalam kuliah umum bertema 'Menjaga Momentum Pertumbuhan Melalui Kebijakan Pembiayaan APBN' untuk mengingat kembali amanat para Pendiri Bangsa yang tertuang dalam konstitusi negara ini.

"Pemerintah berkomitmen untuk menjaga APBN agar mampu menjadi alat pendorong terwujudnya cita-cita mulia ini," ungkap Marwan dalam keterangan tertulis, Minggu (20/10/2019).

Baca juga: Kemenkeu Bahas Akuntabilitas Penerimaan Hibah di InFest 2019

Kuliah umum ini dilaksanakan dalam rangka kerja sama edukasi DJPPR dan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, yang merupakan rangkaian kegiatan InFest 2019 (an Inclusive Festival by DJPPR) di Banda Aceh pada 16-17 Oktober 2019. Kuliah umum ini dihadiri oleh 300 peserta dari kalangan dosen dan mahasiswa Unsyiah.

Dari pihak universitas hadir Wakil Rektor Bidang Akademik, Prof Marwan. Selain itu, ada juga Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan (PRKN) Negara, Heri Setiawan selaku pembicara tunggal. Heri memberikan gambaran fundamental perekonomian Indonesia, peran pembiayaan dalam pembangunan Indonesia dan pembiayaan APBN 2019.

Baca juga: Lewat InFest 2019, Generasi Muda Tak Tabu Lagi Bicara Investasi

Heri mengatakan di tengah kondisi global yang kurang menguntungkan, Indonesia diharapkan mampu mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi dan infasi yang terkendali. Untuk itu, dalam rangka menghadapi risiko pada 2019, pemerintah mengonstruksi APBN 2019 yang sehat, adil, dan mandiri melalui defisit APBN 2019 yang diarahkan semakin menurun yaitu 1,84% PDB, keseimbangan primer menurun semakin mendekati positif.

"Peran APBN sebagai alat stimulus fiskal saat ini sangat besar dan penting untuk mendorong ekonomi Indonesia tetap tumbuh di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi global dan menurunnya pertumbuhan ekonomi dunia," jelas Heri.

Melalui kuliah umum ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman mahasiswa dan civitas akademika lain tentang peranan pembiayaan APBN, pengelolaanya dan pemanfaatannya sehingga bisa bersama-sama mengawal dan untuk membantu dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara. (akn/akn)