Jadi Menteri BUMN, Erick Thohir Bakal Bongkar Pasang Direksi?

Jakarta - Isu bongkar pasang direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kerap kali muncul sejalan dengan adanya menteri baru. Tak terkecuali pada Erick Thohir yang kini menjadi Menteri BUMN.

Menanggapi hal tersebut, Erick mengatakan tak akan melakukan bongkar pasang direksi. Asalkan, kata Erick, direksi BUMN profesional dan memenuhi target.

"Enggak, kalau saya kan sudah sampaikan, selama itu profesional, bottom line tercapai target," katanya di Kementerian BUMN Jakarta, Jumat (25/10/2019).

Memang, Erick mengaku, sebagai perusahaan BUMN ada yang berorientasi pendapatan. Di sisi lain, ada yang rugi demi kepentingan pembangunan.

"Walaupun kita sepakat kemarin memang ada yang korporasi profit oriented, tapi ada juga yang rugi memang harus rugi karena kebijakan untuk pembangunan," ujarnya.

Baca juga: Pak Erick, Siapa Dirut Baru Bank Mandiri dan Inalum?

Sebab itu, Erick menuturkan, akan mencari keseimbangan semuanya.

"Itu kan yang kemarin di sertijab, bagaimana mem-balance-lah bagaimana kepentingan nasional dengan kepentingan, dividen juga nasional karena neraca dagangnya minus mesti ada dividen. Sama-sama lah," jelasnya.

Masalah bongkar pasang direksi BUMN ini sempat disinggung Mantan Sekretaris Menteri BUMN Said Didu. Menurutnya, itu bisa memberikan dampak negatif. Maka itu, Said Didu mengingatkan Erick untuk berhati-hati.

"Penggantian kapan saja akan melahirkan mafia pejabat dan Direksi penjilat," kata Said Didu dikutip detikcom dari akun Twitter-nya, Jumat (25/10/2019).

Penggantian direksi boleh saja dilakukan dengan alasan tertentu, bukan dengan seenaknya.

"Terkait pengangkatan Direksi dan Komisaris, mohon konsisten gunakan UU BUMN bahwa masa jabatan mereka 5 tahun. Tidak seenaknya diganti kapan saja, kecuali melanggar hukum atau kontrak kinerja tidak tercapai," jelasnya.

Baca juga: Minta 5 Wamen, Istana: Erick Thohir Bercanda

(eds/eds)