.webp)
Menurut Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, pemerintah perlu melibatkan swasta untuk membangun tol tersebut agar tidak semuanya dikerjakan oleh badan usaha milik negara (BUMN).
Hal itu dijelaskan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Erwin Aksa dalam diskusi bertajuk "Integrasi dan Konektivitas Menjadi Kunci Untuk Menarik Swasta Berinvestasi Di Jalan Tol".
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, untuk melibatkan swasta, pemerintah dinilai perlu menciptakan sejumlah kebijakan yang menarik dari sisi investasi.
"Bagaimana memberi sebuah kepastian buat pelaku usaha sehingga ketika investasi tol mereka memiliki kenyamanan untuk berinvestasi," sebutnya.
Menurutnya pihak swasta perlu jaminan dalam membangun infrastruktur, dalam hal ini tol. Dia mencontohkan keterlibatan swasta dalam menyediakan infrastruktur kelistrikan, di mana ada jaminan bahwa PT PLN (Persero) wajib membeli suplai listrik dari swasta meski permintaan di masyarakat rendah.
Di sektor jalan bebas hambatan belum ada 'insentif' spesial semacam itu untuk swasta. Misalnya saja ketika Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR) tidak sesuai yang diharapkan, diharapkan ada jaminan yang diberikan oleh pemerintah.
"Di tol ini belum ada skema yang ada untuk menjamin gimana LHR itu bisa menjadi patokan karena semuanya masih tidak memiliki kepastian yang tinggi," tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPJT Kementerian PUPR Danang Parikesit menyadari bahwa dibutuhkan peran BUJT untuk merealisasikan target pembangunan tol. Bahkan panjang tol yang ditargetkan sampai 2024 adalah 4.700-5.200 km, ditotal dengan panjang tol yang sudah beroperasi hingga 2019.
"Kita yakin kalau kita punya target 2.500 km saja dengan pemain yang ada (sekarang) itu saya kira kita masih belum cukup bisa mencapai. We need more new players," sebutnya.
Dengan munculnya pelaku usaha baru di bidang jalan tol, diharapkan target ambisius pemerintah untuk lima tahun ke depan bisa dicapai.
(toy/eds)
