BPS Bakal Perluas Data Pangan ke 34 Provinsi

Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) bakal menyempurnakan data pangan nasional, terutama data lahan baku sawah yang sempat menjadi kontoversi belakangan ini. Penyempurnaan data tersebut sebagai tindak lanjut kunjungan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo ke BPS hari ini.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, penyempurnaan data pangan ini akan dilakukan melalui kerja sama dengan sejumlah kementerian/lembaga yakni Kementan, Kementerian ATR/BPN, BPS, Badan Informasi dan Geospasial (BIG), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan).

"Intinya kita menyatukan kekuatan bersama-sama, kita akan bekerjasama dengan enam lembaga, Kementan, Kementerian ATR,BPS, BIG, BPPT, dan Lapan. Memang disampaikan Pak Menteri Pertanian tadi belum sempurna. Masih ada peta-peta yang berwarna merah kecil sekali, yang Pak Menteri dan kita sepakat untuk menyelesaikan," kata Suhariyanto di kantornya, Jakarta, Selasa (29/10/2019).

Baca juga: Syahrul Limpo Tegaskan Data Pangan Wajib Pakai Punya BPS!

Suhariyanto mengungkapkan, data lahan baku sawah yang disahkan oleh Wakil Presiden periode 2014-2019 Jusuf Kalla (JK) pada Oktober 2018 lalu memang hanya mencakup data 16 provinsi. Sehingga, masih perlu banyak penyempurnaan.

Perlu diketahui, pada tahun 2018 BPS mendapatkan data bahwa luas lahan baku sawah sebesar 7.105.145 hektare (Ha). Angka itu turun dibanding data luas lahan baku sawah sebelumnya di 2013 seluas 7.750.999 Ha.

"Sebetulnya pas kita rilis di Pak JK, Oktober 2018 kemarin ada catatannya bahwa luas lahan baku sawah yg dari 7,7 juta Ha ke 7,1 juta itu yang dicek baru 16 provinsi. Dan pada waktu itu ada catatan akan disempurnakan. Dan ini yang akan kita sempurnakan," terang Suhariyanto.

Menyetujui kata Mentan Syahrul Limpo, BPS bersama lima K/L lainnya akan menyempurnakan data lahan baku sawah ke 34 provinsi. Dalam kesempatan tersebut, Syahrul memastikan akan menyempurnakan data lahan baku sawah ke 34 provinsi.

"Pasti, pasti (ke 34 provinsi. Kalau kita sudah duduk seperti ini, itu insyaallah satu data, dan itu pasti data BPS," tegas Syahrul.

Baca juga: Akhirnya Mentan ke BPS

Kemudian, Suhariyanto menjelaskan, adanya ketidaksamaan data antara BPS dengan Kementan sebelumnya, itu dasarnya ada pada luas lahan baku sawah. Sehingga, kuncinya dalam hal ini ada di Kementerian ATR/BPN yang memetakan lahan baku sawah di Indonesia.

"Kuncinya ada di luas bahan baku sawah, yang akan dikeluarkan oleh Menteri ATR," ujar Suhariyanto.

Nantinya, jika kerja sama antara sejumlah lembaga ini rampung, Menteri ATR akan mengeluarkan surat keputusan (SK) baru yang mencatatkan data lahan baku sawah di Indonesia. Setelah itu, BPS akan menerbitkan data statistiknya.

"Nanti kalau itu sudah jadi, Pak Menteri ATR akan mengeluarkan SK baru, yang nanti saya akan duduk dengan bapak Pak Mentan dan Pak Menteri ATR, intinya kita menyatukan kekuatan saling mengisi, supaya menyatukan data, sehingga kebijakan tepat," tutup Suhariyanto.


(dna/dna)