Tol Laut Dimonopoli Swasta Terjadi di Maluku

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut ada pihak swasta yang menguasai barang yang dikirim menggunakan Tol Laut di Indonesia. Hal ini disebut akan memengaruhi program tol laut dan mengganggu harga di sekitar pulau-pulau di Indonesia.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan pihaknya sudah berdiskusi terkait penggunaan tol laut, terutama di wilayah Maluku.

"Jadi kami sudah mensinyalir bahwa terjadi satu penugasan barang yang secara berlebihan. Kemarin bupati ada yang komplain ke Presiden karena mereka tidak bisa mendapatkan harga tol laut dan harga barang yang seperti dulu," kata Budi di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (31/10/2019).

Budi menyebutkan, tol laut ini akan mengikuti hukum pasar yang berlaku. Jika ada potensi perekonomian maka suatu pihak akan menguasai.

"Kami akan tata kembali dan saya sudah koordinasi dengan Kapolda Maluku untuk mencari pihak yang menguasai itu," ujarnya.

Baca juga: Jokowi Sebut Ada Swasta Kuasai Barang yang Dikirim Lewat Tol Laut

Sebelumnya Presiden Jokowi menyinggung soal program Tol Laut. Menurutnya ada pihak swasta yang menguasainya. Jadi barang-barang yang dikirim ke pulau-pulau dikendalikan oleh si pihak swasta.

"Akhir-akhir ini rute yang ada barang-barangnya dikuasai swasta sehingga harga barang ditentukan perusahaan ini. Saya belum dapat swastanya siapa, ini tolong dikejar dan diselesaikan," kata Jokowi di Istana Presiden beberapa waktu lalu.

Padahal program Tol Laut dilakukan demi menurunkan harga-harga di pulau-pulau di Indonesia. Selama ini harga barang di wilayah pelosok Indonesia terbilang mahal karena arus logistik sulit menjangkaunya.

"Tol Laut itu dibangun untuk menurunkan cost, biaya logistik kita sehingga harga jadi jatuh turun. Tapi kalau dikuasai satu perusahaan munculnya beda lagi, kita memberikan fasilitas untuk dia," jelasnya.

Baca juga: Ada Perusahaan 'Kuasai' Tol Laut, Luhut: Kita Tindak Satu per Satu

(kil/eds)