Jokowi menyampaikan hal tersebut saat membuka rapat terbatas (ratas) mengenai penyampaian program dan kegiatan di bidang politik, hukum, dan keamanan di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (31/10/2019).
"Karena kadang-kadang sering karena tidak kita kelola dengan hati-hati bisa memicu masalah politik yang berkepanjangan. Ini hanya cara menjelaskan saja. Kadang-kadang yang ikut demo juga kan kadang-kadang nggak ngerti substansi pasalnya di mana," jelasnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk itu dalam merancang sebuah aturan semisal revisi UU Ketenagakerjaan, dia meminta agar buruh diajak berbicara.
"Hati-hati mengenai adanya rencana revisi UU Ketenagakerjaan. Ini mereka diajak bicara, para pekerja diajak bicara. Termasuk penolakan dari publik mengenai RUU yang kontroversial. Dijelaskan sebetulnya seperti apa," ujarnya.
Dia berpesan kepada menteri, khususnya Menkopolhukam Mahfud MD agar secara intensif melakukan deteksi dini dan membuka komunikasi yang seluas-luasnya kepada semua pihak, tidak sebatas mengenai RUU Ketenagakerjaan.
"Baik pada kelompok buruh, kemudian juga berbicara dengan media juga, berbicara dengan ormas-ormas agama, LSM, NGO, dan kelompok-kelompok masyarakat yang lainnya," tambahnya.
(toy/eds)