Ibu Kota Baru RI Bakal Dikelilingi 57 Km Tol dan 77 Km Jalur Kereta

Jakarta - Kementerian PUPR memaparkan sejumlah infrastruktur dasar yang akan dibangun di ibu kota baru negara Republik Indonesia yang rencananya dibangun di Kalimantan Timur. Infrastruktur tersebut di mencakup kebutuhan air dasar, jalan, jembatan, jalur kereta hingga jalur sepeda dan pemukiman.

Dari data yang diterima detikcom, untuk sektor jalan dan jembatan akan dibangun jalan tol lingkar sepanjang 57 km untuk sekitar 4.000 Ha wilayah ibu kota. Kemudian ada pula jalan non tol nasional 71 km di kawasan inti pusat pemerintahan, 629 km jalan di kawasan ibu kota negara, dan 198 km jalan di perbatasan ibu kota atau perluasan ibu kota.

Untuk kebutuhan air dasar dengan asumsi jumlah penduduk 2 juta orang, diperlukan ketersediaan air baku dengan kapasitas 6,9 m3/detik untuk mencukupi kebutuhan 300 liter/hari/orang. Kemudian diperlukan juga manajemen banjir, drainase, serta infrastruktur energi seperti PLTA dan gas.

"Untuk di PUPR, maka nanti yang akan awal ditawarkan adalah proyek infrastruktur sumber daya air atau water resources terkait dengan kebutuhan air bersih (basic water need), kemudian pengendalian banjir atau flood management, drainase dan infrastruktur energi yang berbasis bendungan atau dam," kata Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Eko D Heripoerwanto saat ditemui di sela acara Indonesia Infrastructure Week di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Baca juga: Target Besar Jokowi RI Punya Jalan Tol 5.000 Km

Selain itu, ada jalur sepeda yang akan dibangun sepanjang 70 km di kawasan pusat pemerintahan, 200 km di wilayah ibu kota, dan 198 km di wilayah perluasan ibu kota. Tak ketinggalan, ada juga jalur kereta sepanjang 77 km di wilayah ibu kota. Namun belum diketahui, apa tepatnya bentuk kereta yang akan melintasi jalur tersebut.

Sedangkan di sektor perumahan akan dibangun 307.879 unit rumah untuk 1,5 juta orang.

"Terkait dengan perumahan atau hunian yang kita berharap di tahap pertama ini atau diperkirakan akan ada satu setengah juta orang yang tinggal di sana baik itu ASN, keluarganya dan sistem pendukung," jelasnya.

Baca juga: Investor Wait and See Malah Bikin Pengembang Senang, Kok Bisa?

Adapun total kebutuhan pembiayaan membangun seluruh infrastruktur dasar tersebut mencapai Rp 466 triliun. Kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur yang bersumber dari non APBN ditaksir mencapai 80% atau sekitar Rp 376,6 triliun, sedangkan yang bisa dibiayai oleh APBN hanya Rp 89,4 triliun.


(eds/dna)