-
Kabar Basuki Tajahaja Purnama (BTP) alias Ahok masuk ke dalam tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengejutkan banyak orang. Kejutan tersebut lantas menimbulkan reaksi dari berbagai pihak, mulai dari para menteri hingga kelompok Persaudaraan Alumni (PA) 212.
Ada yang menolak, ada pula yang mendukung. Begitulah ragam reaksi yang timbul atas rencana masuknya Ahok sebagai petinggi di salah satu BUMN besar negeri ini.
Yang mendukung percaya, kemampuan Ahok selama ini laik untuk diberi kesempatan mengelola sebuah perusahaan besar sekelas BUMN. Sedangkan yang menolak punya ragam alasan lainnya lagi.
Seperti apa dukungan dan penolakan atas rencana masuknya Ahok sebagai petinggi di salah satu BUMN? Simak kembali informasi berikut ini:
Presiden Jokowi diyakini menjadi orang yang merekomendasikan langsung nama Ahok kepada Menteri BUMN Erick Thohir untuk menjadi petinggi di perusahaan pelat merah tersebut.
"Kita tahu kinerjanya Pak Ahok. Dan ini masih dalam proses seleksi," kata Jokowi ditemui di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (14/11) lalu.
Jokowi sendiri tak banyak berkomentar mengenai hal tersebut. Namun dia memastikan Ahok akan menempati posisi di jajaran direksi atau komisaris.
"Bisa dua-duanya. Ini pakai proses seleksi. Masih dalam proses," kata Jokowi.
Sementara itu Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyambut baik jika benar Ahok masuk ke salah satu BUMN.
"Saya nggak tahu. Ya bagus kalau dia masuk BUMN," ujar Luhut singkat di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (13/11) lalu.
Meski mengaku tak tahu Ahok bakal ditempatkan di BUMN apa, Luhut tak menepis bahwa Ahok akan ditempatkan di BUMN sektor energi.
Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berpendapat BUMN dapat diisi oleh profesional.
"Kalau BUMN kan sekarang beberapa bisa diisi oleh profesional, jadi tidak ada masalah itu," kata Airlangga.
Airlangga sendiri tak ingin berkomentar terhadap sosok Ahok yang akan menjadi bos salah satu BUMN. Namun, sosok profesional yang mengisi jabatan tinggi di perusahaan pelat merah merupakan hal biasa.
"Kalau sekarang kan ada beberapa profesional duduk di dalam BUMN, kita bicara Telkom, jadi itu bukan suatu hal yang baru," ungkap dia.
Ketua umum PA 212 Slamet Maarif menilai Ahok kurang tepat memimpin BUMN. Menurutnya, rekam jejak Ahok kurang baik dan perangainya buruk. Dia mempertanyakan apakah tidak ada orang lain yang lebih sopan dan tidak kasar.
"Apa di Indonesia nggak ada lagi orang yang track recordnya baik, sopan, tidak kasar," tegas Slamet kepada detikcom lewat pesan singkat, Kamis (14/11).
Dia juga mempertanyakan apakah tidak ada sosok lain yag tidak korupsi dan bagi-bagi kekuasaan.
"(Apa tidak ada) yang tidak terindikasi korupsi? Atau bagi-bagi kekuasaan untuk menutupi sesuatu," lanjut Slamet.
Penolakan juga disampaikan oleh Serikat pekerja Pertamina yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB). Meski belum bisa dipastikan bahwa Ahok akan masuk ke Pertamina, namun FSPPB menolak bila benar Ahok menjadi pimpinan di sana.
"Kita tahu perilaku Pak Ahok itu kan kata-katanya kasar, sering bikin keributan," kata Arie.
"Pertamina ini perusahaan strategis, yang menjamin untuk seluruh rakyat dalam supply BBM. Kalau di dalamnya nanti dibikin gaduh gimana bisa maksimal melayani masyarakat," sambung Arie.
Setali tiga uang, Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi meragukan Ahok jika memimpin BUMN, khususnya sektor energi. Ahok dinilai tidak punya rekam jejak di sektor tersebut.
"Saya meragukan Ahok tepat di Pertamina atau PLN benahi keduanya karena pertama Ahok itu nggak punya rekam jejak dalam pengelolaan bidang energi. Permasalahan Pertamina dan PLN sangat kompleks dan itu dibutuhkan seorang benar-benar paham," kata Fahmy
.webp)
