.webp)
Lalu, apakah Komisi V DPR RI akan memanggil Kementerian Keuangan?
Menjawab hal itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae dari fraksi Partai Golkar mengatakan bahwa pihaknya akan menunggu penjelasan dari Kemendes PDTT dalam sesi terakhir raker siang ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jika memang fakta atas desa fiktif tersebut belum terungkap, maka ada kemungkinan besar Komisi V DPR RI memanggil Kemenkeu. Ridwan mengatakan, Sri Mulyani harus bertanggung jawab atas pernyataannya tersebut.
"Kalau kita melihat jawaban Mendes ini memberikan gambaran masih ketidakpastian, tidak mustahil Komisi V akan mengundang Menkeu untuk mempertanyakan. Karena Menkeu harus bertanggung jawab dengan pernyataannya," kata Ridwan di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (19/11/2019).
Ridwan mengakui bahwa Komisi V memang bukan mitra kerja Kemenkeu. Namun, pihaknya bisa saja memanggil Kemenkeu dengan persetujuan dari Pimpinan DPR RI.
"Komisi V sebenarnya bukan domain memanggil Menkeu. Tapi bukan berarti tidak bisa, kita bisa melalui Pimpinan DPR RI, untuk meminta beliau. Tapi oleh karena itu kita masih membutuhkan data lebih jauh dari hasil pertemuan kita dengan Kemendes hari ini," papar dia.
Meski begitu, mengenai rencana Sri Mulyani untuk membekukan sementara pencairan dana desa pada desa-desa yang bermasalah atau disinyalir sebagai desa fiktif, menurut Ridwan jika memang ada desa fiktif maka ia mendukung pembekuan dana desa tersebut.
"Saya kira langkah pembekuan dana desa terhadap desa-desa yang diragukan, saya kira itu perlu. Kita mesti beri dukungan ke Menkeu. Karena sesuatu yang tidak jelas harus dihentikan dulu," pungkasnya.
(ara/ara)
