Bukan Loyo, Ekonomi RI Cuma Kurang Nendang

Jakarta - Beberapa data perekonomian yang sudah keluar menimbulkan pertanyaan, apa yang sebenarnya sedang terjadi terhadap ekonomi RI. Pertumbuhan ekonomi di bawah target, defisit anggaran melebar hingga penerimaan pajak jauh dari harapan.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance ( Indef) Tauhid Ahmad menilai apa yang terjadi saat ini merupakan kondisi yang sebenarnya. Menurutnya target yang dicanangkan pemerintah memang terlalu tinggi dan tidak realistis.

Melihat hal itu Tauhid tidak sepakat jika dibilang ekonomi RI loyo. Tapi dia melihat ekonomi RI kurang nendang.

"Iya, bukan loyo tapi kurang nendang," ujarnya kepada detikcom, Selasa (19/11/2019).

Baca juga: Kinerja APBN Kendor, Tanda Ekonomi RI Loyo?

Sementara Direktur riset CORE Indonesia Piter Abdullah mengatakan pelebaran defisit apbn sesungguhnya wajar saja. Sebab memang ada peningkatan belanja sementara disisi lain realisasi penerimaan pajak semakin jauh dari target.

"Shorfall pajak diperkirakan lebih dari Rp 200 triliun. Strategi pelebaran defisit ini seharusnya yg diambil pemerintah kedepan sebagai bentuk dari kebijakan countercyclikal, melawan perlambatan ekonomi global," ujarnya.

Piter menjelaskan di tengah perlambatan global negara memang harus melakukan peningkatan permintaan domestik khususnya lewat konsumsi dan investasi. Hal itu bisa dilakukan dengan memberikan insentif fiskal berupa kelonggaran pajak, serta meningkatkan belanja.

"Konsekuensinya defisit APBN melebar, utang pemerintah meningkat. Ini yg disebut kebijakan kontrasiklus, melawan perlambatan global. Banyak negara melakukan kebijakan ini membiarkan defisit fiskal melebar yang artinya utang pemerintah meningkat," terangnya.

Baca juga: Ekonomi RI Loyo Pak Jokowi! Ini Buktinya

Insentif yang bisa dilakukan dengan memberikan beberapa pemangkasan pajak seperti tax holliday, tax allowance, super deductible tax. Tapi sayangnya menurut Piter kebijakan itu tidak konsisten dengan target penerimaan pajak dan fokus pemerintah untuk menurunkan defisit.

"Kalau mau memberikan insentif fiskal, seharusnya siap dengan pertumbuhan pajak yang melambat dan pelebaran defisit. Pelebaran defisit APBN bukan suatu dosa, bukan bencana. Kalau direncanakan secara matang insentif fiskal akan mendorong konsumsi dan investasi yg pada gilirannya meningkatkan pertumbuhan ekonomi," tutupnya.


(das/dna)