Tolak Anggapan Ahok 'Sapu Kotor', BUMN: Sampai Hari Ini Masih Bersih!

Jakarta - Rencana Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadikan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok sebagai salah satu petinggi BUMN menuai kontroversi, ada yang mendukung ada juga menolak. Salah satu pihak yang menolak ialah Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara.

Marwan menolak karena Ahok dinilai memiliki catatan hitam. Marwan pun meragukan rencana 'bersih-bersih' dengan memasukan Ahok, lantaran bersih-bersih itu menggunakan 'sapu kotor'.

Menanggapi itu, Staf Khusus Menteri BUMN Bidang Komunikasi Publik Arya Sinulingga mengatakan, hingga saat ini Ahok masih bersih. Dia bilang, kasus Ahok terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah berhenti.

"Kan sudah di KPK, dan KPK juga nggak meneruskan yang dikatakan Pak Marwan itu. Sampai hari ini masih bersih," ujarnya kepada detikcom, Kamis (21/11/2019).

Baca juga: Ahok Dianggap 'Sapu Kotor' yang Tak Mampu Bersihkan BUMN

Dia menekankan, KPK tak lagi melakukan penyelidikan atau sejenisnya terhadap Ahok. Dia bilang, KPK independen sehingga tak pilih-pilih kasus maupun orangnya.

"Dan KPK juga tidak ada melakukan penyelidikan atau apapun masalah itu. Jadi apakah KPK diragukan Bang Marwan. Coba cek mungkin Bang Marwan selama ini bela KPK dan mengatakan KPK independen dan sebagainya. Kan nggak mungkin KPK pilih-pilih kasus. Waktu lalu saja berapa menteri TSK (tersangka) dan masuk tahanan," paparnya.

Kembali, dia menekankan, KPK merupakan lembaga independen. Sementara Ahok tak terjerat kasus KPK.

"KPK ini independen dan Ahok nggak ada diperiksa KPK kalau bermasalah hukum, hukum yang mana, kalau ada diproses baru sampai putusan pengadilan tetap kita akui. Ini kan tidak," jelasnya.

Baca juga: Kental Darah Politik, Ahok Disebut 'Haram' Pimpin BUMN

Sebelumnya, Marwan menjelaskan alasannya menolak lantaran Ahok dinilai memiliki catatan hitam di bidang hukum. Ada beberapa kasus yang dianggap justru belum dipertanggungjawabkan oleh Ahok, seperti kasus pembelian lahan RS Sumber Waras.

"Saya ingin kasus hukum ini ditindaklanjuti. Semua lembaga negara penegak hukum mengatakan bahwa mereka bukan mengusut kasus dugaan korupsi Ahok tapi mencari alasan melindungi Ahok. Salah satunya Sumber Waras. Kasus ini buktinya sudah lebih dari 3 bukti, termasuk yang ditemukan BPK. Itu pun diabaikan. KPK bilang Ahok tidak punya niat jahat," ujarnya di Pulau Dua Resto, Jakarta, Kamis (21/11/2019).

"Kala dikatakan Ahok ingin bersih-bersih karena di BUMN banyak mafia. Kalau mau menyapu halaman secara bersih gunakanlah sapu yang bersih. Tapi kalau sapu belepotan banyak kotoran ya tidak bisa," tuturnya.


(ara/ara)