Menanggapi hal itu, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Arief Poyuono justru mempertanyakan kesiapan industri persenjataan nasional di tengah kondisi BUMN pertahanan nasional.
"Pertanyaannya, apakah BUMN produsen alutsista kita siap?" kata Poyuono dalam keterangannya, Jumat (22/11/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Berdasarkan data data yang ada BUMN produsen alutsista adalah BUMN yang lameduck dan banyak sekali di korupsi selama ini, misalnya PT Pindad, PT PAL dan IPTN sudah banyak pejabatnya yang jadi pesakitan dipenjara akibat korupsi," kata Poyuono.
"Belum lagi banyak pemesanan alutsista oleh Angkatan Bersenjata RI melalui BUMN alutsista yang banyak tidak tepat waktu serta tidak lengkap equipment ketika diserahkan kepada pemesannya,serta harga yang jauh lebih mahal dari alutsista yang sejenis yang diproduksi negara lain," sambungnya.
Untuk itu, Poyuono menilai, seharusnya Prabowo meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk bisa membenahi hal tersebut sebelum menawarkan produk alutsista dalam negeri. Bila tidak, kata Poyuono, Indonesia justru bisa merugi dengan menjual produk alutsista tersebut.
"Jadi maaf aja Pak Menhan, tolong minta pak menteri BUMN agar BUMN strategis penghasil alutsista harus diberesin dulu pejabat pejabatnya dan budaya kerjanya agar engga malingan dan profesional. Baru kita bisa jualan produknya," katanya.
"Kalau tidak seperti itu kita jualan alutsista malah jadi rugi karena diklaim sama konsumen, kayak kasus pembelian pesawat dari IPTN oleh thailand atau kapal dari PT Pal yang kena klaim kerugian oleh pembeli," tuturnya.
(fdl/dna)